Cawapres Pendamping Jokowi Kemungkinan Bukan Ketua Umum Parpol Koalisi

Joko Widodo yang akan kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2019, sampai sekarang belum mengumumkan nama calon wakil presiden pendampingnya.

Kondisi itu membuat sejumlah ketua umum partai politik pendukung Jokowi, masih berharap terpilih sebagai calon wakil presiden.

Tapi menjelang pendaftaran bakal pasangan capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), peluang ketua umum partai politik terpilih sebagai pendamping Jokowi semakin kecil.

Andreas Hugo Pareira Ketua DPP PDI Perjuangan mengatakan, kalau sampai Jokowi tidak memilih seorang ketua umum parpol koalisi sebagai cawapres, tentu berdasarkan pertimbangan logis.

Dalam situasi di mana ketua umum parpol berkeinginan jadi capres/cawapres, menggandeng figur di luar parpol, menurut Andreas, menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan.

Karena, kalau Jokowi memilih seorang ketum parpol sebagai calon RI-2, dia khawatir keputusan itu malah berdampak negatif pada soliditas parpol koalisi.

“Sangat wajar dan logis kalau Pak Jokowi mempertimbangkan itu (untuk tidak memilih ketum parpol sebagai cawapresnya). Ketua umum parpol memang sudah berusaha all out untuk menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Tapi, di sisi lain, ada kesepakatan yang lebih besar yaitu memenangkan Pak Jokowi sebagai Presiden RI periode 2019-2024,” kata Andreas dalam diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/2018).

Seperti diketahui, jelang Pilpres 2019, Jokowi diusung gabungan partai politik, PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem dan beberapa parpol non parlemen.

Dari sejumlah parpol pendukung itu, ada tiga ketua umumnya yang mengajukan diri sebagai cawapres.

Masing-masing, Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar, Romahurmuziy Ketua Umum PPP, dan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB.

Di luar politisi itu, sejumlah nama santer disebut sebagai bakal cawapres Jokowi, antara lain Mahfud MD, Moeldoko, Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani, dan Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang. (rid/tin/ipg)