Korsel Kirim Pemberitahuan Penangguhan Izin ke 5.000 Dokter Magang

Kementerian Kesehatan Korea Selatan pada Senin (11/3/2024) telah mengirim pemberitahuan penangguhan izin kepada 5.000 dokter magang yang menolak perintah untuk kembali bekerja.

Jun Byung-wang Wakil Menteri Kesehatan mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan pengiriman pemberitahuan kepada 4.944 dokter junior pada minggu lalu, dilansir Antara.

Saat menerima pemberitahuan tersebut, para dokter akan diminta untuk menyampaikan pendapat tentang tindakan hukuman paling lambat pada 25 Maret.

Pemerintah Korsel, menurut Jun, juga akan membuka hotline pada Selasa (12/3/2024) untuk melindungi dokter yang ingin kembali bekerja.

Pemerintah juga berjanji untuk mengambil tindakan hukum terhadap dokter junior yang mengancam rekan-rekan dokter atau menghalangi untuk kembali ke rumah sakit.

“Pemerintah tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu para dokter magang yang ingin kembali ke rumah sakit,” kata Wamenkes.

Tercatat hingga Jumat (8/3/2024), sebanyak 11.994 dokter magang di 100 rumah sakit pendidikan telah meninggalkan tempat kerja. Jumlah tersebut mencapai 93 persen dari seluruh dokter junior.

Cho Kyoo-hong Menteri Kesehatan mengatakan pemerintah akan mengambil tindakan ringan jika para dokter magang itu kembali bekerja sebelum prosedur administratif untuk menangguhkan izin mereka selesai.

“Seiring dengan rencana kami untuk secara proaktif memberikan keringanan hukuman kepada dokter junior yang kembali sebelum prosedur administratif selesai, kami mendorong mereka untuk segera kembali,” kata Cho kepada Radio KBS.

Adapun aksi mogok kerja dilakukan dokter magang di Korsel sebagai penolakan terhadap rencana pemerintah menambah kuota mahasiswa kedokteran.

Pemerintah Korsel berupaya meningkatkan jumlah dokter sebagai cara untuk mengatasi kekurangan dokter di daerah pedesaan dan bidang-bidang medis penting, seperti pediatri dan bedah saraf, dan juga mengingat populasi penduduk yang sangat menua.

Sementara itu, para dokter menilai kenaikan kuota itu akan menurunkan kualitas pendidikan kedokteran dan layanan lainnya serta mengakibatkan biaya pengobatan yang lebih tinggi bagi pasien.

Mereka menyerukan langkah-langkah untuk terlebih dahulu menangani para spesialis yang dibayar rendah dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap tuntutan hukum mal praktik medis yang berlebihan. (ant/azw/saf/ipg)