Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menguatkan sinergi untuk menekan potensi kenaikan permintaan dan harga bahan pangan serta angkutan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ramadan dan Idulfitri 2024.
Erwin Gunawan Hutapea Kepala KPw BI Jatim mengatakan, penguatan sinergi yang dilakukan dengan menggelar High Level Meeting (HLM) TPID itu menghasilkan delapan komitmen utama pengendalian inflasi jelang HBKN.
“Pertama, giat stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar, gerakan pangan murah, serta stabilitas pasokan dan harga pangan. Kedua, optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK),” katanya seusai rapat, Jumat (8/3/2024).
Ketiga, menjaga ketersediaan pasokan selama HBKN dengan memastikan kelancaran panen di daerah sentra dan giat sidak gudang serta distributor. Keempat, memperkuat kerjasama intra Provinsi antara daerah surplus dan defisit. Kelima, memastikan kelancaran arus orang dan barang selama HBKN melalui kecukupan armada angkutan berbagai moda serta program mudik gratis.
Keeenam, menjaga ekspektasi masyarakat dan mengurangi asimetri informasi ketersediaan pangan. Ketujuh, penguatan kelembagaan korporasi petani, peternak, dan nelayan. Serta kedelapan, peningkatan kualitas digitalisasi data melalui pengembangan neraca pangan dan sinergi sistem informasi pengendalian harga.
“Koordinasi, kerjasama, dan sinergi antara Pempus, Pemda, dan Bank Indonesia dalam TPIP dan TPID berperan penting dalam meminimalkan tekanan inflasi, terutama dari sisi supply,” ucapnya.
Sementara itu, Ady Karyono Pj Gubernur Jatim mengatakan, TPID juga berkomitmen mengusung program Jawa Timur Gapai Inflasi Terkendali (JATIM SIGATI) dengan tetap menerapkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi.
Pertama yakni, keterjangkauan harga melalui program stabilisasi harga di antaranya intensifikasi operasi pasar. Kedua, ketersediaan pasokan melalui program pengaturan pola tanam antara lain percepatan masa tanam; pengembangan demplot, pemberian bantuan saprotan dan alsintan, serta optimalisasi armada angkutan.
Ketiga, kelancaran distribusi melalui program penguatan kerjasama dan fasilitasi distribusi komoditas. Dan keempat, komunikasi efektif melalui program koordinasi pusat dan daerah seperti peningkatan kualitas digitalisasi data, dan pengendalian ekspektasi inflasi.
“Kita perlu memperkuat komitmen JATIM SIGATI sebagai langkah kolaboratif untuk menjaga inflasi pada HBKN 2024 di rentang sasaran nasional 2,5±1 persen,” katanya.
Ia menyebut, TPID Jatim juga telah melakukan upaya pengendalian inflasi, yakni pelaksanaan operasi pasar murah untuk bahan pokok strategis di lebih dari 350 titik lokasi yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota. Kemudian optimalisasi EPIK TPID di 15 kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, ada juga penyelenggaraan mudik gratis moda bus dengan menyediakan 164 armada, mudik gratis moda kapal laut dengan menyediakaan 7 voyage. Serta komitmen transparasi harga bahan pangan strategis melalui optimalisasi aplikasi monitoring harga di 16 kabupaten/kota.
“Ke depan, akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi Program JATIM SIGATI dan 8 komitmen utama pengendalian inflasi menjelang HBKN Idulfitri untuk mendukung tercapainya stabilitas inflasi Jatim,” tandasnya
Seperti diketahui, selain BI Jatim dan Pj Gubernur Jatim, HLM tersebut juga dihadiri oleh, Wali Kota, Kepala Perum Bulog Kanwil Jatim, Satgas Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan OPD terkait se-Jatim.(ris/iss)