Haedar Nashir Tegaskan Muhammadiyah Netral Terkait Hak Angket
Jumat, 23 Februari 2024 | 21:00 WIB
Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden RI ke 5 dan Jusuf Kalla (JK) Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 diperkirakan akan bertemu dalam waktu dekat untuk membahas persoalan bangsa yang dihadapi saat ini.
Hal itu diungkapkan Adian Napitupulu Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan usai bertemu Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024).
Seperti diketahui, JK adalah pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon (paslon) nomor 01, sementara PDI Perjuangan adalah pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD paslon nomor 03.
Saat ini muncul wacana meluncurkan hak angket dugaan kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, pada Pilpres 2024. Meski memastikan JK dan Megawati akan bertemu, Adian belum mengetahui pasti kapan keduanya akan bertemu.
Aktivis 1998 itu memastikan bahwa fraksi PDI Perjuangan di DPR RI solid dalam rencana menggulirkan hak angket di DPR. Hal itu telah disampaikan Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan.
“Sekjen sudah ngomong. Harus berapa orang yang bicara. Di DPP PDI Perjuangan ada Sekjen dan segala macam, jadi menurut saya nggak perlu dipersoalkan. Kita kompak, solid, yang ingin kita lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini,” kata Adian merespons kabar bahwa PDI Perjuangan tidak solid dalam hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Terkait rencana usulan hak angket, relawan paslon nomor 03 sudah mulai menjalin komunikasi.
Sebelumnya, tiga parpol pengusung paslon nomor 01, masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan siap mendukung dan membantu PDI Perjuangan jika menggulirkan hak angket.
Hal itu disampaikan Hasanuddin Wahid Sekjen PKB, Hermawi Taslim Sekjen Partai NasDem dan Aboe Bakar Al Habsyi Sekjen PKS usai bertemu di NasDem Tower pada Kamis (22/2/2024) di Jakarta.
Hermawi menegaskan, bahwa Nasdem, PKB, dan PKS siap bersama PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket menyikapi masalah Pilpres 2024.
“Mengapa hak angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran, kami bersekutu dengan siapapun di Republik ini yang punya itikad baik untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi bangsa Indonesia,” lanjutnya.
Hal itu dipertegas oleh Hasanuddin Wahid Sekjen PKB bahwa pihaknya menunggu langkah PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada aduan di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.
“Demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, menghormati kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini, karena itu kami berdiri bersama mereka,” ujar Hasanuddin.
Sementara, Aboe Bakar Al Habsyi Sekjen PKS menambahkan bahwa pihaknya sangat menunggu aksi selanjutnya dari PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket. (faz/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
