Komisi VI DPR Sarankan Impor Beras Dilakukan di Luar Musim Panen

Sarmuji Wakil Ketua Komisi VI DPR menyarankan impor beras untuk menekan kenaikan harga dilakukan di luar musim panen, sehingga tidak merugikan petani.

“Kami sarankan supaya impornya diatur, tidak pada saat musim panen. Kalau saat musim panen dilakukan impor, yang dirugikan adalah petani kita,” katanya di Jakarta, Kamis (22/2/2024), seperti dikutip Antara.

Sebelum melakukan impor, Sarmuji juga meminta pemerintah untuk memastikan stok beras. Menurutnya keputusan impor beras hanya boleh diambil dalam keadaan darurat atau mendesak.

“Cara satu-satunya kalau produksi kita kurang, itu ya pasti harus impor. Nggak mungkin kita membiarkan rakyat kita mengalami kekurangan pangan, nggak mungkin,” katanya.

Adapun pernyataan tersebut disampaikan Sarmuji, terkait impor beras yang menjadi solusi pemerintah menekan kenaikan harga.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan memastikan Indonesia memiliki persediaan beras cukup banyak untuk periode Ramadan dan Idulfitri 2024. Saat ini, pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras.

Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi dua juta ton beras. Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.

Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona satu sebesar Rp10.900 per kilogram, zona dua Rp11.500 per kilogram, dan zona tiga Rp11.800 per kilogram.

Zulkifli juga menekankan bahwa stok beras untuk SPHP tidak mengalami kelangkaan. Namun, untuk beras premium, harganya naik lantaran suplainya berkurang.

Lebih lanjut, panen raya diprediksi terjadi pada Maret-April 2024, sehingga Indonesia memiliki ketersediaan beras. “Beras tidak ada masalah, berasnya banyak, cuma alternatif beras Bulog,” ujar Zulkifli. (ant/azw/bil)