Gubernur Jatim Usul Pendidikan Vokasional dalam Madrasah Diniyah

Soekarwo Gubernur Jatim mengusulkan agar madrasah diniyah (madin) memiliki muatan lokal pendidikan vokasional. Apalagi, di tahun 2019 Jatim akan mengalami bonus demografi dimana usia produktif, yakni umur 15-64 tahun, mencapai angka 69,60 persen. Usia produktif tersebut membutuhkan ketrampilan atau mereka dituntut menjadi lulusan atau tenaga kerja terampil.

Hal tersebut disampaikannya saat Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV Surabaya dan 35 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Jatim terkait program peningkatan kualitas guru madin, yang bertempat di Ruang Bhinaloka Adhikara, Kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (8/8/2018).

Soekarwo menjelaskan, bonus demografi disikapi melalui pendidikan yang dibuat dalam sistem dual track strategy. Termasuk madin diberikan muatan vokasi atau keahlian, seperti teknologi dan rekayasa, kesehatan, tata boga, tata busana, agrobisnis, dan pariwisata.

Menurut Pakde Karwo, pendidikan dual track strategy diterapkan pada jalur non formal (SMK Mini, BLK dan Madin) serta formal seperti SMK yang di link and matchkan dengan industri dan perguruan tinggi, serta filial antara SMK dengan PTN. Tujuannya, untuk menghasilkan lulusan atau SDM yang berdaya saing.

“Konsep ini didasarkan kebutuhan tenaga kerja dari negara-negara industri seperti Jepang, China dan Korea Selatan yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Jadi, ini kesempatan baik untuk mempersiapkan lulusan terampil,” katanya.

Konsep ini, lanjut Pakde Karwo, akan dilakukan di Madin Takmiliyah sebanyak 22.563 lembaga, Ma’had Alysebanyak 10 lembaga, dan pendidikan diniyah Ulyasebanyak sembilan lembaga. Serta, pendidikan diniyah formal Wustha sebanyak sembilan lembaga dan satuan pendidikan Muadalah sebanyak 23 lembaga.

“Nantinya kami juga akan bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar lulusannya juga bersertifikat,” jelasnya sembari menambahkan konsep ini akan menguntungkan pondok pesantren karena tidak perlu khawatir santrinya akan beralih ke sekolah umum.

“Para lulusan ini harus disiapkan dari sekarang, agar nantinya tidak menjadi tenaga kerja baru tidak terdidik atau unskilled yang bisa menyebabkan pengangguran,” katanya seperti dalam rilis yang diterima suarasurabaya.net.

Ditambahkannya, pendidikan madin ini sesuai dengan basis yang ada di Jatim yakni etika, religi dan kultur. Menurutnya Jatim khas daerah santri, sehingga harus memasukkan religi dalam basisnya, tidak semata-mata kultural.

“Konsep religi ini sesuai dengan pendidikan diniyah salafiyah yang menjadi ciri khas di Jatim,” terangnya.

Pakde Karwo berharap, program peningkatan kualitas guru madin yang dilakukan Pemprov Jatim ini dapat terus berjalan walaupun nantinya berganti gubernur. “Saya harap program ini dapat terus berjalan,” terangnya.

Tenaga Pengajar Kompeten dan Profesional

Sementara itu dalam laporannya, Jumadi Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim mengatakan, program kualifikasi akademik guru madin di Jatim ini bertujuan agar para guru memiliki kualifikasi akademik S-1 dan kompetensi dasar sehingga mampu menjadi tenaga pengajar yang kompeten dan profesional.

Menurutnya, mulai 2006 sampai 2015, penyelenggaraan program peningkatan kualitas guru madin ini dilaksanakan oleh PTKIS yang memiliki empat program studi yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Sampai dengan tahun 2017, lanjutnya, jumlah peserta program ini sebanyak 10.952 orang dan yang sudah lulus sebanyak 8.715 guru madin. Sementara untuk tahun ini peserta berjumlah 1.015 orang yang akan memulai perkuliahan pada September mendatang.

Turut hadir dalam acara ini, Saiful Rachman Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Masdar Hilmy Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya selaku koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya. (dwi/rst)