Sabtu, 23 November 2024

Nilai Hasil Quick Count Aneh, Andi Widjajanto: Jangan Sampai Picu Guncangan Politik

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Andi Widjajanto Foto : Faiz Andi Widjajanto Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Foto : Faiz suarasurabaya.net

Andi Widjajanto Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyebut hasil quick count (hitung cepat) Pilpres 2024 penuh keanehan dengan berbagai laporan kecurangan penggelembungan suara untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Capres-Cawapres nomor urut 2.

Hal tersebut pertama kali dia sampaikan waktu menjadi pembicara pada suatu acara di TV Swasta, Rabu (14/2/2024). Andi khawatir hasil quick count yang dinilai sangat anomali, ditambah indikasi kecurangan pada sistem perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  dapat memicu permasalahan pada hasil Pemilu 2024 dan menimbulkan guncangan politik.

“TPN Ganjar-Mahfud bersama PDI Perjuangan dan partai pengusung lainnya akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki setiap proses dari hulu ke hilir,” kata Andi dalam keterangannya yang diterima suarasurabaya.net, Kamis (15/2/2024).

Andi menjelaskan, tujuan dari pembentukan tim khusus ini untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan demokratis dan siapapun yang menjadi pemenang, akan menjadi pemenang yang legitimasinya kuat.

“Ya, jangan sampai nanti hasil pemilunya akan selalu terus-menerus dipermasalahkan sehingga akan selalu muncul guncangan-guncangan politik selama lima tahun ke depan,” ujar Andi.

Menurutnya, seluruh pihak harus mengawal hasil perhitungan suara Pemilu 2024 agar berjalan secara konstitusional sesuai mandat dari pasal 22 (e) UUD 1945.

“Kita harus memastikan mandat dari pasal 22 (2) UUD itu dilaksanakan dalam Pemilu 2024, kalau tidak kita akan berhadapan lagi dengan kondisi Orba di mana kita tahu siapa yang menang, kita tahu siapa yang menjadi presiden, tapi kemudian sekam politiknya menyala terus-menerus menunggu trigger-triggernya, itu yang tidak kami inginkan,” ungkap Andi.

Dia menegaskan, tim khusus yang dibentuk TPN dan partai pengusung Ganjar-Mahfud akan mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dari awal hingga akhir pelaksanaan Pemilu 2024.

Jika terbukti ada kecurangan, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menempuh koridor pertama, yakni menunggu sampai penetapan suara hasil perhitungan manual di KPU selesai akhir Maret 2024.

Selanjutnya, akan ditempuh koridor kedua, yakni proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), dimana semua Paslon dan partai politik memiliki hak untuk menggugat hasil atau menyelesaikan sengketa Pemilu.

Koridor ketiga yang dapat ditempuh adalah melalui parlemen dimana anggota DPR dari partai pendukung Paslon 1 dan 3 dapat memanggil penyelenggara Pemilu dan bisa memakai hak angket untuk meminta pertanggung-jawaban, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu.

“Melalui jalur parlemen dengan asumsi partai pendukung 3 dan Paslon 1 kemudian bergabung untuk konkretisasi dari perlawanan politik yang dikerjakan, melalui komisi yang ada bisa memanggil penyelenggara Pemilu kemudian di situ mempertanyakan kerja mereka untuk mengungkap apakah sudah sesuai dengan undang-undang Pemilu atau tidak. Tentunya tujuannya agar kita bisa melakukan pembelajaran, sehingga kegelisahan tentang gelapnya demokrasi di 2024 ini bisa diperbaiki,” Jelasnya.

Deputi Politik TPN Ganjar-Mahfud itu mengungkapkan, ada koridor lain yang justru bukan dari Parpol atau tim pemenangan paslon, melainkan dari kekuatan masyarakat sipil. Baik kalangan mahasiswa maupun aktivis, yang kritis menyikapi anomali dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Sekarang sudah terjadi, kalangan kampus yang bergerak karena sudah menangkap ada anomali-anomali dalam Pemilu 2024, yang membuat kalangan perguruan tinggi bersuara bahwa kita harus bangun kembali menjaga demokrasi kita di tahun 2024 ini,” ujar Andi.

Dia menambahkan, perlawanan politik tersebut bukan hanya untuk menjaga demokrasi tetapi untuk memastikan bahwa hasil pemilu 2024 kuat legitimasinya, sehingga pemerintahan yang terbentuk akan stabil untuk lima tahun ke depan.

“Kami ingin siapapun yang menjadi pemenang pemilu presiden, siapapun yang menjadi pemenang di parlemen, bisa meyakinkan kita semua bahwa mereka yang duduk di istana dan mereka yang duduk di DPR karena hasil pemilunya legitimasinya kuat,” pungkasnya. (dan/bil/faz)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
26o
Kurs