Pemerintah Minta Bulog Percepat Penyaluran Stok Beras Agar Harga Turun

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa demi meredam lonjakan harga beras, pemerintah meminta Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran stok beras yang tersedia.

“Jadi, kemarin diputuskan agar Perum Bulog diminta mempercepat penyaluran stok beras yang sudah ada,” ujar Haryo Limanseto seperti dilaporkan Antara, Selasa (13/2/2024).

Ia mengatakan bahwa hingga 12 Februari 2024, Perum Bulog sudah menyalurkan 226 ribu ton beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 179 ribu ton beras untuk bantuan pangan.

Selain mempercepat penyaluran stok beras yang tersedia, dia menyatakan bahwa Bulog juga diminta untuk mempercepat pengadaan beras impor.

Saat ini Bulog memiliki sisa kuota beras impor tahun 2023 sebanyak 500 ribu ton yang sedang dalam perjalanan. Sementara itu, tahun ini Bulog memiliki kuota impor sebesar 2 juta ton.

Namun, Haryo menyatakan bahwa pengadaan beras impor saat ini pun tidak mudah imbas dari konflik antara Rusia dan Ukraina serta meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Terusan Suez yang membuat harga pangan dunia melonjak akibat terganggunya pasokan bahan baku pupuk dan rantai pasok global.

Selain situasi geopolitik global yang sulit, ia menuturkan bahwa melonjaknya harga beras saat ini juga dipicu oleh tingginya harga komoditas tersebut di tingkat produsen domestik serta mundurnya musim tanam awal 2024 di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

“Karena mundurnya musim tanam, selama Januari-Maret 2024, produksi beras dalam negeri diprediksi hanya 5,82 juta ton, turun 37 persen dibandingkan dengan periode Januari-Maret tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, terkait pernyataan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) agar pemerintah merelaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras, Haryo menyatakan bahwa usulan tersebut akan ditampung terlebih dahulu.

“Masukan terkait relaksasi harga ini, nanti kami tampung dulu, sejauh ini belum dibahas,” ujarnya lagi.

Roy N Mandey Ketua Umum Aprindo menyampaikan bahwa perubahan HET perlu dilakukan agar peritel dapat terus menyediakan bahan pokok guna mencegah kekosongan atau kelangkaan di gerai-gerai ritel modern.

“Kami memerlukan sikap pemerintah dan pihak berwenang untuk merelaksasi pula aturan main HET yang ditetapkan, sehingga peritel dapat terus membeli, menyediakan dan menjual kebutuhan pokok bagi masyarakat,” ujar Roy saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (11/2/2024).(ant/iss/faz)