Kritik Atas Nama Kampus ke Jokowi Dinilai Sengaja Diatur untuk Ganggu Prabowo-Gibran

Pendapat para akademisi, guru besar, hingga rektor di perguruan tinggi yang ramai-ramai mengkritik Joko Widodo Presiden dinilai sengaja digaungkan oleh oknum yang ingin menghambat pergerakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 di Pilpres 2024.

Prof Andi Asrun Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi mengatakan, kritik kampus terhadap Jokowi sudah terbantahkan ketika orang nomor satu di Indonesia itu menunjukkan netralitasnya di Pemilu.

“Menurut saya ketika Pak Jokowi katakan saya tidak kampanye, maka itu selesai tuduhannya memihak. Ketika Pak Jokowi katakan saya hentikan penyaluran bansos, maka selesai tudingan Jokowi memihak, pemerintah tidak netral,” kata Andi dalam diskusi Persatuan Doktor Hukum Indonesia bertema ‘Fenomena Inflistrasi Politisi Partisan Di Kampus’ di Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Andi melanjutkan, sikap Jokowi yang tetap netral harusnya sudah menjawab kritikan para sivitas akademika. Dia menilai, kritik yang masih dibunyikan bertujuan untuk menggerus elektoral paslon tertentu yang selama ini diidentikkan didukung Pak Jokowi.

“Kalau gerakan masih berlanjut, dugaan saya gerakan kritik terhadap pemerintah itu adalah sebuah mobilisasi politik, tujuannya satu kepentingan elektoral. Jadi, kalau kita lihat beberapa tokoh di balik ini ya, mereka memang tujuan utamanya menghambat keterpilihan dan mendegradasi elektabilitas Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

Senada, Fahri Bachmid Pakar Hukum Tata Negara mengatakan, kritikan dari mimbar akademik yang muncul jelang pencoblosan merupakan hal yang bias.

Dia mengaku sulit melihat gerakan tersebut berangkat dari suatu kegelisahan berbasis data. Menurutnya, kritik dari mimbar kampus itu sengaja diciptakan untuk mengganggu.

“Kalau misalkan mendekati masa pencoblosan tapi selalu terjadi gangguan dan kebisingan seperti ini, ini sangat susah untuk kita bedakan aspirasi yang mutlak untuk kita cermati sebagai sesatu yang objektif atau tidak. Tadi sudah dikonfirmasi, presiden sudah memahami situasi yang terjadi. Berbagai respons yang dilakukan masyarakat kampus, presiden tegas mengatakan tidak akan berkampanye, presiden tegas mengatakan persoalan bansos akan disalurkan lebih objektif, sebenarnya fakta-fakta itu sudah terbantahkan,” tegasnya.

Sementara, Abdul Chair Ramadhan Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia menilai, petisi kritik dari para civitas kampus yang ditujukan kepada Jokowi lebih menyerupai tindakan politisi.

“Kalau menyerupai itu tidak murni bersifat akademik, tidak murni otak pikiran hati guru besar, berarti ada yang menciptakan, ity yang dipanggil cipta kondisi dalam rangka menuju momentum,” ungkapnya.(rid)