Stikosa AWS Turut Kritik Demokrasi di Era Pemerintahan Jokowi Presiden

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi – Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS) turut menyatakan sikap seiring memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia mendekati Pemilu 2024,

Jokhanan Kristiyono Ketua Stikosa AWS yang mewakili senat, dosen dan alumni mengatakan bahwa Presiden dan Menteri adalah pejabat negara, sekaligus newsmaker, yang menurutnya, narasi mereka akan didengar sekaligus dilihat aktivitasnya sebagai pesan.

“Pernyataan Joko Widodo Presiden ketika menyampaikan bahwa presiden dan menteri boleh kampanye, bahkan boleh memihak, dalam perspektif komunikasi non-verbal, publik melihat itu sebagai dukungan atau pemihakan kepada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024,” katanya Rabu (7/2/2024).

Komunikasi non-verbal yang muncul di depan publik itu, kata dia, membuat masyarakat melakukan tafsir dan menterjemahkan berdasar referensi yang dimiliki.

“Jadi bertemu antara komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal, yang memvalidasi anggapan publik. Sehingga kami memaklumi apa yang disuarakan oleh kalangan perguruan tinggi, terutama para guru besar yang menyorot dari perspektif etika politik dalam sistem negara demokrasi,” katanya.

Ia menyatakan, komunikasi publik yang buruk dari pejabat negara, berpotensi menurunkan akuntabilitas dan legitimasi terhadap pemerintah. Karena komunikasi publik, baik verbal maupun non verbal menjadi panduan masyarakat dalam bersikap.

Menanggapi hal itu, Stikosa AWS yang terdiri dari civitas akademika menyampaikan empat poin pernyataan sikap.

Berikut pernyataan sikap Stikosa AWS:

1. Kami mengajak setiap pihak, baik politisi, aparat pemerintah, Polri-TNI, akademisi perguruan tinggi, dan masyarakat luas, mendukung pelaksanaan pemilu damai
2. Sebagai kampus komunikasi tertua di Indonesia Timur, kami menuntut agar semua pihak melakukan praktek komunikasi politik secara transparan, cerdas, jauh dari gagasan-gasan yang multi tafsir apalagi menyesatkan, sehingga tidak membingungkan masyarakat.
3. Stikosa AWS sebagai kampus jurnalistik, mendorong aparat pemerintah dan keamanan, pelaku politik, masyakarakat luas, agar menghormati tugas wartawan termasuk saat melakukan peliputan Pemilu 2024, sebagai semangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers
4. Kami sebagai akademisi kampus komunikasi, menuntut proses politik yang menjunjung tinggi etika, semangat menghormati, demi terwujudnya pemilu yang bermartabat.(ris/bil/ipg)