Upaya Pemprov Jatim Dorong Transportasi Publik Melalui Program Sustainable Urban Mobility Plan

Jawa Timur (Jatim) merupakan salah satu wilayah yang punya potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang besar. Salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang besar adalah Gerbangkertosusila Plus.

Gerbangkertosusila Plus terdiri dari sepuluh daerah yakni Gresik, Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Lamongan, Jombang, Tuban, Bojonegoro, dan Surabaya.

Pada 2022 lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim meneken perjanjian kerja sama untuk mewujudkan transportasi publik di sepuluh kota dan kabupaten tadi, dengan Pemerintah Jerman dalam program Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP).

Nyono Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim menjelaskan, SUMP merupakan wujud konkret dari Bhakti 4 “Jatim Akses” dalam Nawa Bhakti Satya yang dicanangkan Pemprov Jatim di bawah komando Khofifah Indar Parawansa Gubernur dan Emil Dardak Wakil Gubernur.

“SUMP ini nantinya akan menjadi pedoman perencanaan, mobilitas, dan transportasi di wilayah provinsi Jawa Timur yang berfokus pada pemetaan rencana pengembangan angkutan umum massal, mobilitas aktif, struktur kelembagaan yang kolaboratif, dan pemetaan pembiayaan yang jelas,” katanya dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (7/2/2024).

“Sehingga apa yang dihasilkan dari kajian dari SUMP ini menjadi pedoman kita untuk memperoleh pembiayaan dari mungkin pemerintah pusat para pendonor sehingga apa yang kita rencanakan itu betul-betul lebih cepat jika kita bangun. Intinya itu,” tambahnya.

Nyono menambahkan, SUMP nanti akan menghasilkan perencanaan semua perencanaan transportasi massal di Jawa Timur. Nantinya akan ada badan otoritas yang akan mengelola transportasi massal ini. Semacam Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di kawasan ibu kota.

Nyono juga menyinggung salah satu proyek besar di Jatim, yakni Surabaya Regional Railway Line (SRRL) atau kereta berpenggerak listrik penghubung Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

“SRRL salah satu yang ada dalam dokumen SUMP. Sebetulnya banyak di situ. Ada perencanaan MRT (Mass Rapid Transit), ada BRT (Buss Rapid Transit), ada ART (Autonomous Rail Rapid Transit), ada water transport, dan lain-lain. Semua perencanaan ada. Tapi yang sekarang mendesak untuk dibangun adalah SRRL fase 1A,” jabar Nyono.

SRRL fase 1A yang dimaksud Nyono adalah jalur yang menghubungkan antara Gubeng, Wonokromo, dan Sidoarjo. “Ini adalah kereta listrik yang ramah lingkungan, rendah emisi. Ini akan memanfaatkan double track,” ujarnya.

Nyono juga mengungkapkan tentang rencananya pembangunan double track yang menghubungkan Wonokromo dan Sidoarjo. “Dan ada kemungkinan kami bangun elevated untuk menghindari perlintasan sebidang yang padat,” ujarnya.

Nyono menambahkan, SRRL fase 1 B diproyeksikan akan menghubungkan Pasar Turi menuju Gresik.

“Ke depan akan menghubungkan semua daerah di Gerbangkertosusila. Tapi ini kan (pembangunannya) ada fase 1A, 1B, dan fase 2. Dan itu proyeknya sampai 2050,” ungkapnya.

Pembangunan fase 1A sepanjang 27 kilometer dari Gubeng, Wonokromo, hingga Sidoarjo akan dimulai dengan proses lelang pada 2025 atau tahun depan. Konstruksinya dimulai 2026 dan ditarget tuntas penghujung 2028.

“Insyaallah Pada 2029 sudah bisa dinikmati untuk yang fase 1A,” terangnya.

Ia bersyukur lantaran tidak ada kendala berarti dalam proses penggarapan SRRL sejauh ini. Sebab semua telah ada detail engineering design-nya.

“Berdasarkan hasil studi SUMP, untuk jangka panjang bisa mengurangi tingkat kemacetan sampai dengan 64 persen sampai 2050. Itu jika semua jaringan telah terhubung,” terangnya.

Jika proyek ini tidak dilaksanakan, Nyono memprakirakan lalu lintas yang makin crowded. Sebab volume kendaraan pribadi yang meningkat. Imbasnya, emisi gas buang pun tinggi.

“Emisi gas buang inilah yang menjadi persoalan. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Sehingga peralihan dari kendaraan pribadi menuju ke public transport harus segera dilakukan,” terangnya.

Nyono menambahkan, pembangunan SRRL didanai oleh banyak sumber. Mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp80 miliar, serta bantuan dari Jerman senilai Rp3,6 triliun.

Terkait MRT, Pemprov Jatim akan menggandeng pemerintah Inggris. Tujuannya agar mengupayakan pendanaan agar transportasi publik segera diwujudkan di Jawa Timur. Sedangkan BRT dan ART akan menjadi proyek dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

“Yang ada sekarang, jika fase 1 ini tuntas, transportasi publik yang ada nantinya harus menyesuaikan. Kami akan mengintegrasi dengan stasiun-stasiun di fase 1 yang sudah terbangun. Baik Trans Jatim, Trans Semanggi harus terintegrasi dengan stasiun SRRL ini,” jabar Nyono.

Saat ini, Nyono menambahkan, Pemprov Jatim sedang mengebut penyediaan infrastruktur transportasi. Sehingga ketika public transport sudah ada, pemerintah akan lebih cepat dan lebih wise dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang terkait pengaturan. Termasuk rencana penyediaan park and ride.

“Kami harus berusaha sekuat mungkin mendatangkan bantuan, donor, APBN, semuanya, kami optimalkan untuk membangun infrastruktur transportasi publik, saya agar itu bisa dibangun lebih dulu. Termasuk park and ride-nya. Baru setelah itu kami keluarkan kebijakan-kebijakan agar masyarakat pakai angkutan umum,” jabar Nyono. (saf/ipg)