Jokowi Tegaskan Anggaran Bansos Dari APBN Telah Disetujui DPR
Jumat, 2 Februari 2024 | 13:04 WIB
Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menjelaskan, pemerintah memperluas penerima bantuan pangan yang awalnya hanya 10 juta di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi 22 juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM).
“Jadi untuk beras El Nino ini penerimanya diperluas dari yang ada di DTKS, yang biasanya menerima Bansos dan BLT (bantuan langsung tunai),” ujar Muhadjir Effendy dilansir Antara pada Sabtu (3/2/2024).
Kata Muhadjir, perluasan penerima manfaat ini membuat sasaran tak hanya di Desil 1 saja, tetapi hingga Desil 4 mulai dari sangat miskin ekstrem, miskin, setengah miskin, hampir miskin.
“Jadi karena itu jumlahnya yang biasanya hanya 10 juta KK yang ada di DTKS, yang itu adalah penerima PKH, sekarang ini jumlahnya 22 juta,” katanya.
Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan pemerintah dalam rangka untuk menekan kenaikan harga komoditas pangan, khususnya beras.
Adanya perubahan cuaca ekstrem seperti El Nino pada tahun lalu membuat petani banyak yang mengalami puso atau gagal panen. Gagal panen itu membuat harga beras naik.
“Kenapa beras ini naik? Karena banyak gagal panen. Kenapa terjadi gagal panen banyak? Karena ada perubahan cuaca ekstrem yaitu akibat El Nino,” sambungnya.
Sebelumnya, Joko Widodo Presiden juga menjelaskan bahwa penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan beras dan BLT El Nino untuk merespons kemarau panjang. Hal ini juga telah dijalankan Pemerintah sejak September 2023, dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat.
Selain itu, Presiden juga menanggapi dengan santai isu politisasi bansos yang dikaitkan dengan pemilu mendatang. “Oh udah dari dulu. Ini ‘kan sudah dari September,” kata Jokowi. (ant/sya/saf/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
