Pemkot Surabaya dan Jukir Sepakati Kebijakan Parkir Nontunai Tetap Jalan

Usai sempat mendapat penolakan dari para juru parkir (jukir), kebijakan pembayaran parkir nontunai di Surabaya dipastikan dimulai besok, Kamis (1/2/2024).

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya memastikan sudah ada kesepakatan dengan para jukir yang tergabung dalam Paguyuban Jukir Surabaya (PJS).

“Kami sudah sepakat, kami akan tetap jalan (pakai QRIS). Saya tidak ingin jukir dikatakan liar, bagaimana pun mereka ini saudara saya, wong Suroboyo. Masyarakat juga begitu, saya juga sampaikan ke jukir kalau gak ada karcis jangan ditarik Rp5.000, Rp10.000, mana kebenarannya. Maka untuk membuktian kejujuran itu, ayo jalan, dan Alhamdulillah mereka bisa menerima,” beber Eri, Rabu (31/1/2024).

Kebijakan ini menurutnya jalan tengah agar tidak ada lagi penarikan tarif parkir di atas ketentuan juga kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya hanya mengatakan kepada mereka (jukir), ayo Surabaya cari adem, jangan gegeran (bertengkar). Tapi saya tidak ingin saudara saya, jukir, memiliki pikiran negatif kepada masyarakat yang parkir. Saya juga bilang kepada masyarakat jangan punya pikiran negatif terhadap jukir. Ayo dijaga Surabaya tetap adem,” terangnya.

Kesepakatan yang disetujui dua belah pihak, pemkot dan jukir, yaitu kebijakan akan tetap jalan.

“Kemarin akhirnya mereka (jukir) menyadari. Nanti kami lihat siapa yang tidak siap, di situ akan melakukan evaluasi,” jelasnya.

Meski setelah tiga hari akan dilakukan evaluasi. Kalau memang masih banyak masyarakat yang tidak siap membayar nontunai, maka kewajiban itu bisa jadi dihilangkan, hanya sebagai salah satu opsi pembayaran.

“(Jukir) sepakat. Nanti kami lihat. Kalau (masyarakat) gak sanggup, ada pilihan, dia (pengguna jalan) mau pakai uang silakan, QRIS silakan. Tapi kami lihat lagi, karena masukan banyak, voucher dan langganan (tetap ada). Karena tidak semua pakai QRIS, yang sepuh (lansia) gak punya QRIS butuh voucher dan langganan. Ini evaluasi yang harus kami lakukan, gak bisa dilakukan sekejap,” bebernya lagi.

Ia juga minta selama tiga hari berjalan, bagi masyarakat yang tidak punya QRIS, dan tidak bisa memilih dua skema pembayaran lain, yaitu berlangganan dan voucher, lebih baik tidak membayar.

Tujuannya, untuk mengetahui berapa pendapatan yang hilang jika masyarakat tidak membayar.

Hasilnya, akan dijadikan pertimbangan evaluasi, kewajiban nontunai dihilangkan.

“Tetap jalan sambil kami lihat tiga hari ke depan (tanggal 4 Februari). Kalau nggak, uang parkir hilang semua. Saya bilang ke teman-teman, Dishub uji coba jangan bayar (cash), kalau gak punya uang, jangan bayar dulu, kalau gak punya QRIS, jangan bayar. Sehingga tahu berapa titik yang hilang kalau tidak pakai karcis,” tandasnya.

Sebelumnya, Fadholi Feriansyah Wakil Ketua Umum PJS menyebut rencana aksi damai dan mogok kerja para jukir akan digelar Senin sampai hari ini. Kemudian diputuskan ditunda, setelah ada komunikasi dengan pemerintah kota (pemkot) Surabaya Sabtu (27/1/2024) sore. (lta/iss)