Joko Widodo Presiden mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara memihak dan berkampanye mendukung pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Presiden, merespons pernyataan Mahfud MD cawapres nomor urut 3 soal banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang terang-terangan mendukung pasangan capres tertentu walau bukan bagian tim sukses.
“Itu hak demokrasi setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden juga boleh kampanye, presiden boleh memihak,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Walau begitu, Jokowi mengingatkan menteri atau bahhan dirinya sebagai presiden yang berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
“Yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tegasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, menteri dan presiden adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Sehingga, boleh memihak dan mendukung kandidat tertentu.
“Masa gini nggak boleh? Gitu nggak boleh? Berpolitik nggak boleh? Boleh, menteri boleh, Itu saja. Aturannya itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkasnya.(rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
