Bahlil akan Perketat Izin Hilirisasi Menyusul Kecelakaan Kerja di Smelter

Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memperketat izin usaha bidang hilirisasi, menyusul kecelakaan kerja di smelter nikel yang ramai beberapa waktu lalu.

Atas sejumlah insiden itu, Bahlil mengakui hilirisasi yang tengah digenjot pemerintah saat ini memang masih perlu perbaikan.

“Jadi ke depan ini kita dalam memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan hilirisasi, kita akan perketat termasuk di dalamnya K3-nya karena kita tidak ingin ada korban jiwa, kita tidak ingin ada pencemaran lingkungan,” katanya waktu ditemui seusai paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu (24/1/2024) dikutip Antara.

Bahlil pun menyinggung pernyataan yang menyebut hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan dan bahkan merusak lingkungan. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak relevan karena hilirisasi tambang di Indonesia harus memenuhi kaidah dan aturan yang berlaku.

Ia mencontohkan, aturan soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang harus selesai sebelum direalisasikan.

“Contoh, amdal-nya dia harus selesaikan, izinnya dia harus selesaikan, lingkungannya dia harus selesaikan. Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya yang (disebut-sebut) ugal-ugalan,” katanya.

Bahlil mengatakan hilirisasi memang dilakukan secara masif karena telah terbukti memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya berkontribusi meningkatkan kinerja ekspor dan membuka lapangan kerja.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1 melontar kritik terhadap pelaksanaan program hilirisasi tambang yang dinilai “ugal-ugalan”, karena merusak lingkungan dan tak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Muhaimin mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Mahfud MD Cawapres nomor urut 3 mengenai penanggulangan praktik tambang ilegal untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

“Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satunya memperhatikan adalah data SDM (sumber daya manusia), itu ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan,” ujar Muhaimin.

Muhaimin waktu itu juga mengatakan, bahwa saat ini masyarakat dapat menyaksikan dalam penambangan dan bisnis tambang Indonesia, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan. Selain itu, ada kecelakaan kerja serta tenaga asing mendominasi. (ant/bil/ipg)