Cek Fakta: Cak Imin Sebut Anggaran Krisis Iklim Jauh di Bawah Sektor Lain

Muhaimin Iskandar Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 pada debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (21/1/2024) mengatakan, anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya.

“Krisis Iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan. Seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang dalam melaksanakan pembangunan kita,”ujarnya.

“Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan bahwa anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya,” lanjut Cak Imin.

Adhitya Adhyaksa Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara yang tergabung dalam panel ahli “Live Fact Checking Debat Cawapres” menyebutkan, menurut data World Bank, kebutuhan rerata tahunan dalam penanganan krisis iklim Indonesia mencapai 266,3 triliun per tahun sampai dengan tahun 2030.

Sementara APBN bagi pendanaan iklim berkisar 37,9 triliun per tahun dalam rentang 2020-2022. Ada gap 86 persen antara kebutuhan dan penganggaran.

Sementara Viktor Primana Dosen Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Padjadjaran memaparkan, berdasarkan analisis beberapa studi terkait anggaran untuk krisis iklim di Indonesia, pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim memang seringkali lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lain.

“Studi oleh Vincent et al. pada tahun 2002 menemukan bahwa pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pengelolaan lingkungan menurun secara signifikan selama krisis ekonomi, baik dalam hal anggaran maupun terhadap PDB, menunjukkan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan lainnya,” kata dia.

Lebih lanjut kata Viktor, penelitian Alisjahbana dan Busch pada 2017 menyebutkan, meskipun pemerintahan Joko Widodo Presiden memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah sumber daya yang dialokasikan, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai sejauh ini sebanding dengan komitmen iklim Indonesia.

Dari studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia memang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan anggaran untuk sektor-sektor lain. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam prioritas alokasi anggaran negara.(iss)

Catatan Redaksi: Artikel ini hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 20 media dan 8 panel ahli di Indonesia.