TKN Ungkap Tiga Skenario Hitam Jegal Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Habiburokhman Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya tiga skenario hitam penjegalan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“Kami TKN mendeteksi kemungkinan adanya anasir-anasir anti demokrasi yang ingin menjegal Prabowo-Gibran dengan tiga skenario hitam atau dengan cara-cara ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dia melanjutkan, motif upaya penjegalan karena meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran hingga membuat sebagian orang merasa frustrasi dan tidak lagi percaya pada cara-cara demokratis untuk mengalahkan Prabowo-Gibran.

“Kami lihat elektabilitas Pak Prabowo itu tinggi sekali. Jauh lebih tinggi daripada dua paslon lainnya, baik dengan simulasi tiga paslon, atau simulasi jika ada putaran kedua, yaitu dengan dua paslon. Setahu saya semua lembaga survei kredibel menyatakan demikian,” katanya.

Habiburokhman bilang, upaya penjelagalan pertama dilakukan dengan melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif.

Antara lain, menggunakan kekuasaan kepala daerah, kementerian atau lembaga yang pejabatnya berafiliasi secara politik kepada parpol tertentu yang mendukung paslon tertentu. Fenomena itu, terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

“Contoh yang terbarunya antara lain dugaan penggunaan APBD Kota Semarang untuk pengadaan sepeda motor warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu. Yang kedua, dugaan mobilisasi ibu-ibu dharma wanita untuk menghadiri senam bersama istri calon presiden tertentu di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 2024,” kata Habib.

“Lalu, dugaan pemanfaatan petugas pendamping desa dari Kementerian Desa untuk menjadi tim pemenangan salah satu paslon capres. Kami mendapat informasi terakhir kalau ada petugas pendamping desa yang tidak berkenan mendukung paslon capres tersebut, maka SK-nya tidak diperpanjang. Lalu, kemarin ada berita soal surat suara yang sudah tercoblos paslon tertentu di Taiwan,” imbuhnya.

Kedua, dengan meniupkan isu pemakzulan Joko Widodo Presiden. Habiburokhman mengatakan, ada pihak yang dengan sengaja membangun narasi sesat Jokowi layak dimakzulkan. Tapi, tidak mampu memberikan bukti apa pun.

Sebagaimana diatur Pasal 7A Undang-undang Dasar NRI 1945, Habiburokhman mengatakan seorang presiden bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden.

“Itu dua-duanya secara rinci tidak terpenuhi,” tegasnya.

Ketiga, dengan memproduksi berita bohong atau fitnah. Salah satunya melalui peredaran masif koran Achtung yang isinya memfitnah Prabowo. Habiburokhman mengatakan, pihaknya mendeteksi koran tersebut sudah beredar setidaknya di 20 kota besar di seluruh Indonesia.

“Mereka juga mengembuskan adanya menteri yang ingin mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Ada juga mereka mengembuskan berita yang intinya ingin mengadu domba Prajurit TNI dengan masyarakat sipil,” imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Alih-alih membalas kecurangan, fitnah dan berita bohong, Habiburokhman menyatakan TKN akan menempuh jalur hukum untuk menghadapi persoalan itu. Pihaknya meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum.

“Kami menyerukan kepada semua pihak untuk bersikap ksatria, kalau memang tidak sepakat dengan gagasan Prabowo-Gibran yang pro rakyat,lakukanlah cara-cara yang tidak bertentangan hukum dan konstitusi. Sekali lagi, ini memasuki 20 hari terakhir menjelang coblosan, kami berharap pemilu ini bisa berjalan dengan damai, luber, dan jurdil,” pungkasnya. (rid/ham)