DPRD Surabaya Minta Pemkot Akurasi Data Penerima BLT Permakanan Bersumber dari RT/RW

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan akurasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengganti permakanan bersumber dari RT/RW.

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyebut, akurasi itu diperlukan agar penerima BLT tepat sasaran. RT/RW dianggap tahu kondisi warganya masing-masing.

“Nah, selama ini kebijakan yang dilakukan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah kota itu dari data kemiskinan kebijakannya, jadi DTKS, karena data ini menjadi kebijakan yang penting, maka saya sering kali menyampaikan juga, agar pemerintah kota benar-benar melakukan akurasi data kemiskinan dan itu bersumber dari RT dan RW,” bebernya, Kamis (18/1/2024).

Data ini harus terus diperbarui dengan pemerintah aktif mencari ke masyarakat tanpa menunggu laporan atau aduan.

“Bahwa bantuan perlindungan sosial itu adalah kewajiban negara, bukan permintaan warga. Jadi siapa yang harus aktif, ya pemerintah, tanpa warga meminta-minta, oleh karena itulah, fakta kemiskinan ini harus terpotret secara nyata dan tersaji di dalam data kemiskinan secara baik,” terangnya lagi.

Kalau perlu, pembaruan data dilakukan setiap sebulan sekali, menurut Reni, jika ada temuan baru bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Saya berdiskusi dengan Pak Wali dengan Kepala Dinas Sosial, sepakat bahwa tidak boleh ada orang yang kelaparan, atau tidak tersentuh bantuan oleh pemerintah. Kalau memang itu bisa diberikan permakanan, kita bisa nyantolkan permakanan dari kemensos data ada. Kalau itupun gak bisa, kita pakai BTT,” imbuhnya.

BTT itu, lanjutnya, bisa dipakai untuk memberi bantuan permakanan dalam bentuk jadi pada lansia yang kondisinya sudah tidak bisa mengolah makanan dari BLT tunai pengganti permakanan.

“Jadi selalu saya sampaikan ke pengurus kampung, kalau masih ada warga yang kondisinya memang benar-benar tidak bisa mengolah makanan, dari bantuan uang itu berarti dia harus tetap mendapatkan permakanan dari programnya Kemensos, kan daerah bisa mengusulkan. Sebelum ini turun, sentuh dulu dengan BTT,” tambahnya lagi.

Terakhir, Reni juga minta pemkot memastikan tenaga penyedia makanan yang tidak lagi menerima order karena bantuan diganti tunai, harus tersentuh program Padat Karya agar penghasilannya tidak hilang kemudian masuk menjadi masyarakat keluarga miskin (gamis).

“Apakah saat ini beliau-beliau ini mendapatkan pendapatan yang setara, atau tidak jatuh, yang dulunya mungkin petukir, sekarang menjadi (apa),” jelasnya.

Ini penting untuk mengentas kemiskinan dari segala sisi, tidak hanya bantuan pada gamis tapi juga mencegah orang menjadi gamis.

“Kalau menurut saya, semuanya harus dilihat yang penyedia makanan bukan hanya gamis saja, tapi gamis juga prioritas tapi yang biasanya mendapatkan penghasilan tapi gak dapat, saya khawatir, dulunya gak gamis, kemudian menjadi gamis,” tandasnya.

Diketahui, Pemkot Surabaya mulai salurkan BLT pengganti permakanan awal Januari, capaiannya hampir 100 persen.

Total data penerima BLT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sebanyak 8.310 orang.

Rinciannya, penerima bantuan permakanan yang dialihkan ke BLT sebanyak 1.045 orang, serta hasil pendataan lanjutan 7.265 orang keluarga miskin (gamis).

Tapi, jumlah KPM yang terkonfirmasi baru 8.297 orang menurut Dinsos banyak faktor bisa jadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) KK tunggal meninggal, atau ada yang pindah ke luar Surabaya. (adv/lta/iss/ipg)