BKSAP DPR Usulkan Langkah Konkret ke Parlemen OKI dan Asia untuk Selamatkan Palestina

Fadli Zon Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, mengusulkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Parlemen OKI dan Parlemen Asia dalam upaya mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Hal tersebut disampaikannya waktu memimpin Delegasi DPR ke Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI (Organisasi Konferensi Islam) atau PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries) dan pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia atau APA (Asian Parliamentary Assembly), Teheran, Iran 10-11 Januari 2024.

Dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/1/2024), sidang darurat tersebut dihadiri para Ketua Parlemen Negara-Negara OKI dan sejumlah delegasi Parlemen negara-negara Asia.

“Ini bukan pertemuan pertama, sementara situasi di Palestina terus memburuk. Tak boleh sekadar business as usual. Rakyat Palestina menunggu langkah konkret kita,” ujar Fadli sembari menekankan kedaruratan implementasi gencatan senjata kemanusiaan dan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Gerindra itu menyampaikan situasi di Palestina yang sangat mengerikan. Berdasarkan kumpulan data, lebih dari 70 persen korban meninggal adalah anak-anak dan perempuan, lebih dari 70 persen infrastruktur sipil di Jalur Gaza hancur total, bayang-bayang ancaman kelaparan, dan rata-rata jumlah anak yang terbunuh setiap hari di Jalur Gaza lebih dari 100.

“Data-data kekejaman Israel luar biasa tak ada bandingan preseden kejahatannya di abad ini. Kita tak punya cukup waktu untuk sekadar berdiskusi. Yang benar-benar dibutuhkan saat ini adalah langkah-langkah konkret sebagai Parlemen,” desak kata mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Sementara langkah-langkah konkret yang disampaikan Fadli Zon, antara lain Parlemen OKI memberikan dukungan penuh atas permohonan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi dengan Israel, mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye BDS.

Selain itu juga mengirimkan surat resmi ke Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk mendesak penangguhan keanggotaan Israel, menyampaikan kecaman keras atas standar ganda dan hipokrit sejumlah negara Barat, mendesak reformasi PBB, dan menetapkan Israel sebagai negara teroris dan rezim apartheid.

Adapun pada pertemuan perdana Komisi Palestina Parlemen Asia, Fadli yang juga Wakil Presiden League of Parliamentarians for Al Quds, organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, menyampaikan urgensi penguatan Komisi dan langkah-langkah praktis yang harus segera dikerjakan.

“Pertemuan perdana Komisi Palestina Parlemen Asia ini harus fokus pada dua hal utama. Pertama, penting untuk menjadikan komisi ini kuat dan bermanfaat bagi perjuangan bangsa Palestina. Kedua, penetapan program-program kerja yang nyata,” ungkap dia saat mengawali pidatonya.

Terkait penguatan Komisi, Fadli sebagai rapporteur menyampaikan lima fondasi yaitu, penetapan visi dan misi yang kuat, tujuan dan sasaran spesifik disertai indikator kinerja, penentuan skala prioritas, pemanfaatan teknologi dan inovasi terkini, dan networking yang kuat.

Selanjutnya, ia mengingatkan saat ini situasi di Jalur Gaza tak ubahnya petaka.

“Gaza tak hanya terancam genosida, tapi menuju kepunahan. Gaza mungkin tak layak dihuni. Gaza seperti tempat kematian dan keputusasaan,” imbuh dia.

Disampaikan juga empat proposal program kerja sebagai agenda yang dapat dilakukan dalam waktu dekat oleh Komisi Palestina APA.

“Pertama, kami meminta pembentukan special mission untuk berkunjung ke negara-negara yang berbatasan dengan Palestina seperti Mesir, Suriah, dan Yordania untuk memastikan bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan. Kedua, kami mendesak anggota APA kompak mendukung Palestina melalui komisi ini,” ujarnya.

“Ketiga, mempertimbangkan pembentukan lembaga dana untuk rekonstruksi Gaza. Keempat, memfasilitasi pelatihan dan lokakarya rutin yang berfokus pada topik-topik spesifik khususnya terkait pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat Palestina,” pungkas dia.

Untuk diketahui, sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI atau PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries) dan pertemuan perdana Komisi Palestina Parlemen Asia atau APA (Asian Parliamentary Assembly) dihadiri oleh para ketua parlemen anggota OKI dan APA serta pejabat tinggi Iran yaitu Ketua Parlemen dan Menlu. Kedua pertemuan tersebut berhasil mengadopsi Komunike Bersama. (bil/faz)