Tahun 2024 Surabaya Bergerak Memakmurkan Warganya

Pemerintah Kota Surabaya akan memfokuskan kinerja tahun 2024 untuk mengurangi angka kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengatakan, pada tahun 2024 konsentrasi pemkot adalah mengurangi kemiskinan karena tahun 2023 (anggaran) sudah (digunakan) membangun saluran dan mengaspal jalan.

“Surabaya belum merdeka ketika masih ada orang miskin, anak yang putus sekolah. Tapi saya yakin dengan kekuatan, kebersamaan, dan kekeluargaan kita bisa menyelesaikan itu semua. Insya Allah dengan karakter masyarakat Surabaya bisa kita selesaikan,” kata dalam talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya dengan topik Merawat Kota Surabaya, Jumat (12/1/2024) pagi.

Kebersamaan dan kekeluargaan yang dimaksudkan Eri adalah urun serta masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi, salah satunya dengan menjadi orang tua asuh bagi anak putus sekolah, tanpa melihat suku, agama, maupun ras. Bantuan diberikan melalui infak dan sedekah dari umat muslim serta bantuan dari umat agama lainnya.

Eri lantas menyebutkan, jika pada tahun 2023 warga Surabaya Bergerak untuk lingkungannya.  Tahun 2024 ini diharapkan warga Surabaya Bergerak untuk kemakmuran kampungnya dengan membentuk Kampung Madani dan Kampung Pancasila. Adapun yang dimaksud Kampung Pancasila adalah kampung yang bisa membantu kampung lainnya.

“Sekarang sudah ada 17 RW Kampung Madani dan 2 RW jadi Kampung Pancasila. Saya minta tolong warga Surabaya, ayo kita bentuk Kampung Madani. Ayo bantu tetangga kita, bukan orang yang jauh dari kita, karena kalau Anda meninggal yang mengurus adalah tetangga kita,” ujarnya.

Perlu diketahui, berdasarkan 14 kriteria pemerintah untuk perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), MBR kini sudah tidak termasuk kelompok keluarga miskin melainkan keluarga prasejahtera. Sehingga bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya tidak lagi dalam bentuk uang tunai atau permakanan, tapi kesempatan kerja.

“Setelah bantuan selama enam bulan, harus lepas dari kemiskinan. Karena itu diberikan pekerjaan. Kalau tidak mau berubah, ya, kami coret. Kami tinggal karena masih ada 3,1 juta warga Surabaya yang harus diurus,” ujarnya.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu warga yang mendapat bantuan etalase dan barang dagangan, malah dijual, tidak digunakan untuk berdagang.

Eri memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Surabaya pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 berada di angka 9,79 persen. Kemudian, pada tahun 2021 angka TPT itu menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

Sedangkan angka kemiskinan Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.

Seiring dengan penurunan angka kemiskinan, selama tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di Kota Surabaya terus mengalami penurunan signifikan. Tahun 2021 prevalensi stunting Surabaya masih di angka 28,9 persen atau sebanyak 6.722 balita terindikasi stunted. Tahun berikutnya, tahun 2022 balita stunted tinggal 923 jiwa. Kemudian per 30 Juni 2023 angka stunting di Kota Surabaya tersisa 651 balita.(iss/ipg)