Wali Kota Surabaya minta sekolah swasta yang sudah mampu, tidak lagi menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, pemberian BOPDA selain untuk sekolah negeri diperuntukkan bagi swasta yang masih membutuhkan.
Menurutnya, masih ada sekolah swasta mampu dan memiliki banyak murid tapi menerima bantuan.
“Ada yang sekolah (swasta) siswa yang masuk sampai inden, tapi masih menerima BOPDA. Sekolah negeri sudah tidak mungkin tambah kelas. Jadi biar ada kesetaraan negeri dan swasta,” tegasnya pada Rabu (3/1/2024).
Sementara Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menyebut, akan ada musyawarah seluruh kepala sekolah swasta dan negeri untuk menentukan standar penerima BOPDA.
“Nanti kami bikin standar minimalnya pembiayaan, kami sosialisasikan, kami rumuskan bersama teman-teman MKKS swasta. Baru nanti bagaimana teman-teman yang di atas itu sudah ikhlas,” kata Yusuf.
Gambaran sementara, standar itu dilihat berdasarkan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), pembelanjaan rutinan, bangunan, dan sebagainya.
Pembahasan ini, lanjutnya, akan segera dilakukan dalam bulan Januari 2024. “Harapan kami win-win solution lah,” tambahnya.
Sementara anggaran BOPDA dari Pemkot Surabaya untuk lebih dari 500 sekolah pada tahun ini sebesar Rp250 miliar.
“Ada 350 SD/MI dan 229 SMP/MTS. Setiap rombongan belajar SD dapat tiga jutaan, SMP lima jutaan,” tandasnya. (lta/saf/ipg)