Mahfud: Banyak Diplomat Tak Paham Tugasnya karena Titipan Partai

Mahfud MD calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 mengatakan banyak duta besar (Dubes) RI di luar negeri yang kurang bisa melaksanakan tugasnya untuk berdiplomasi karena tak paham dasar-dasarnya.

Menurut Mahfud, hal tersebut dikarenakan banyak diplomat yang notabene titipan partai sehingga harus sistem perekrutan kedepan harus benar benar dirubah.

“Dulu- dulu diplomat kita itu bagus. Sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai, kalau partai ini belum masuk, itu tidak disahkan di DPR. (Akhirnya saat) bertugas dia tidak jelas, dia ndak ngerti, (karena tidak) punya pengertian dasar-dasar diplomasi,” ujar Mahfud waktu debat Pilpres kedua, Jumat (22/12/2023) dalam sesi yang membahas pemaksimalan perjanjian perdagangan bebas.

Untuk itu, kedepan jika dia terpilih menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Ganjar Pranowo capres nomor urut 3, Mahfud akan meninjau ulang sistem perekrutan diplomat.

Karena menurutnya, mengutamakan diplomasi ekonomi bisa lewat optimalisasi para duta besar (dubes). Mahfud menyebut, para dubes tersebut merupakan duta ekonomi RI untuk negara-negara lain.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan akan mengitegrasikan perdagangan nasional dengan global, sehingga memenuhi standar internasional.

“Dan kita juga membuat regulasi disini, agar tidak misalnya upaya perdagangan kita lalu diblokir dan dicurangi teman-teman kita sendiri, pelaku-pelaku ekonomi di dalam (nasional) yang berintegrasi atau berkolusi dengan pejabat-pejabat publik,” ujarnya.

Selain itu, dia bersama Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 akan melakukan penguatan ekonomi nasional, supaya bisa tumbuh ke dalam.

“Sehingga nantinya, masuk dengan strategi kedua tadi, bahwa kualitas barang dagagan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif. Sehingga juga tidak susah untuk diterima dunia internasional,” ujarnya.

Kurang sepakat dengan Mahfud, Muhaimin Iskandar Cawapres nomor urut 1 menyebut diplomasi untuk pemasaran adalah hal yang normatif dan jadi pengetahuan umum.

“Yang paling penting itu, (pertama) adalah bagaimana menyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi pemasaran yang ekspansif tidak kita miliki, karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan sangat normatif,” ujarnya menanggapi Mahfud.

Kedua, lanjut Muhaimin, Indonesia bisa hadir dalam perdagangan internasional selama kualitas produksi dalam negeri punya standar baik. Dia mengakui sangat prihatin dengan tak adanya satupun produksi dalam negeri yang di-upgrade secara masif dan bersamaan.

“Semuanya kaya dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri, tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur. Baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi UMKM dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional,” tutupnya.

Menanggapi dua pernyataan para cawapres sebelumnya soal diplomasi, Gibran tak mau ambil pusing dan mengatakan kalau solusi yang paling konkrit sebetulnya adalah hilirisasi.

Menurutnya, Indonesia harusnya tak boleh lagi mengekspor barang mentah, dan harus bisa lebih dari itu untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.

“Saya kasih contoh nikel, dulu sebelum ada hilirisasi kita ekspor hanya 3 miliar USD. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar USD. Ini saya baru bicara soal nikel loh pak, belum soal tembaga dll,” tutupnya.

Sebagai informasi, Tema debat cawapres kali ini adalah ekonomi, yang menyangkut ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital; keuangan; investasi pajak; perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD; infrastruktur; dan perkotaan.

Debat cawapres pertama itu akan dipandu oleh dua moderator, yakni Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa. Terdapat 11 orang panelis sebagai tim penyusun pertanyaan untuk para cawapres.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. (bil/iss)