Menko PMK Mengaku Sulit Pastikan ASN Netral saat Pemilu

Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menilai sulit untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa 100 persen netral saat Pemilihan Umum (Pemilu).

“Kalau kita ini tidak mungkin ya, 100 persen betul-betul netral. Harapan kita ASN itu baru berpihak ketika di dalam bilik suara,” ujar Muhadjir dilansir Antara, Senin (18/12/2023).

Pernyataan Muhadjir menanggapi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut potensi pelanggaran netralitas ASN diperkirakan bisa mencapai 10 ribu kasus pada Pemilu 2024.

Agus Pramusinto Ketua KASN menyebut potensi sepuluh ribu pelanggaran netralitas ASN itu dihitung berdasarkan perbandingan kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 yang saat itu tercatat mencapai 2.034 kasus.

Muhadjir menduga potensi pelanggaran itu berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya. ASN bisa secara sadar maupun tidak, mengekspresikan pilihan politiknya.

“Cuma bagaimana dia harus hati-hati untuk mengekspresikan preferensinya. Jangan sampai kemudian dia buat pelanggaran,” katanya.

Ia meminta ASN untuk tidak mengekspresikan pilihan politiknya secara terbuka atau secara sadar, karena akan menyalahi aturan yang berlaku. Bagi Muhadjir, preferensi dan netralitas adalah dua hal yang berbeda.

“Yang penting menurut saya, jangan saling memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk melakukan pelanggaran secara sadar,” katanya. (ant/saf/ipg)