Para pemimpin Uni Eropa (EU) gagal menyepakati paket bantuan keuangan senilai 50 miliar Euro (sekitar 54,63 miliar Dolar AS) untuk Ukraina. Kesepakatan itu diveto oleh Viktor Orban Perdana Menteri (PM) Hungaria.
“Ringkasan dari sif malam: veto untuk tambahan uang bagi Ukraina,” kata Orban di akun media sosial, dilansir Antara pada Sabtu (16/12/2023).
Selain itu, Orban juga memveto tinjauan Kerangka Kerja Keuangan Tahun Jamak (MFF) blok tersebut.
“Kami akan kembali membahas masalah ini tahun depan di Dewan Eropa setelah persiapan yang baik,” tulisnya.
Charles Michel Presiden Dewan Eropa telah mengusulkan paket bantuan keuangan senilai 50 miliar Euro untuk Ukraina, yang terdiri dari 17 miliar Euro dalam bentuk hibah dan 33 miliar Euro dalam bentuk pinjaman.
MFF untuk tahun 2021-2027 sedang melalui tinjauan jangka menengah setelah berada di bawah tekanan berbagai peristiwa baru-baru ini, termasuk konflik Rusia-Ukraina, inflasi, dan suku bunga yang tinggi.
Sementara itu, para pemimpin Eropa setuju untuk memulai pembicaraan aksesi EU dengan Ukraina dan Moldova dan memberikan status kandidat kepada Georgia. Ketiga negara tersebut mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE pada tahun lalu.
Menjelang KTT pada Kamis (14/12/2023) lalu, Orban mengungkapkan bahwa dukungan keuangan terbaru untuk Ukraina sudah ada dalam anggaran EU.
Namun, untuk dukungan finansial yang bersifat jangka panjang, Orban mengatakan harus mengelolanya di luar anggaran dan pihaknya mendukung langkah tersebut. Paket senilai 50 miliar Euro tersebut mendapat dukungan dari 26 negara anggota EU lainnya.
Mark Rutte PM Belanda mengaku sangat optimistis dapat mencapai kesepakatan dengan Hongaria mengenai topik tersebut pada awal tahun depan.
Senada dengan Rutte, Alexander De Croo PM Belgia juga menekankan bahwa banyak kemajuan telah dicapai dan bahwa 27 negara anggota EU hanya perlu beberapa pekan lagi untuk menemukan cara terbaik untuk dapat maju dengan keputusan tersebut.
Orban menentang pembukaan pembicaraan aksesi dengan Ukraina, dengan mengatakan bahwa negara tersebut belum memenuhi tiga dari tujuh kriteria yang ditetapkan oleh Komisi Eropa untuk dapat membuka negosiasi aksesi. (ant/mel/saf/iss)