Bawaslu Surabaya Mulai Tunjuk Kampung Jadi Pengawas, Tolak Politik Uang Hingga SARA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mulai menunjuk kampung untuk jadi pengawas partisipatif, menolak praktik politik uang hingga SARA.

Syafiudin Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya menyebut, kampung RW 2 Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo jadi pilot project yang pertama.

“Jadi pertama, kita punya pendekatan untuk warga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu,” kata Syafiudin dalam acara Forum Warga dan MoU Kampung Pengawasan Partisipatif di Balai RW 2 Jemur Ngawinan, Senin (11/12/2023).

Pemilihan kampung pertama itu, dimulai dari lingkungan tempat tinggal anggota Bawaslu. Harapannya, pemberantasan pelanggaran dari orang terdekat.

“Kita memastikan langkah persuasif dimulai dari pribadi pengawas. Jangan sampai, kita pribadi pengawas tapi di lingkungan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” paparnya.

Kampung yang sudah ditunjuk wajib menjalankan prinsip menolak politik uang dan SARA.

“Prinsipnya masyarakat di sini proaktif dalam pengawasan paritispatif. Memang isu krusial money politic dan SARA itu yang kita dorong masyarakat proaktif. Macam-macam bentuknya (proaktif). Kita gak bisa membatasi kreativitas masyarakat. Tapi memastikan, pribadi masyarakat tidak terlibat money politik dan SARA,” bebernya lagi.

Selain Jemur Ngawinan, lanjutnya, akan ada kampung lain yang ditunjuk bulan ini. Sisanya bertahap.

“Dua (kampung) dalam Desember ini. (Pemilihannya berdasarkan lingkungan anggota Bawaslu atau pengawas) iya kami pakai pendekatan itu dulu, yang harus dibersihkan pribadi pengawas dulu,” tegasnya.

Ia yakin upaya ini akan efektif meski tidak semua kampung ditunjuk jadi percontohan. Suafiudin menyebut masih banyak pendekatan lain untuk memberantas pelanggaran.

“Bawaslu punya banyak pendekatan, berbasis kampung, komunitas, organisasi kepemudaan, juga ada organisasi ekstra kampus dan BEM kampus. Semua pendekatan termasuk Oktober kemarin sudah berkunjung ke NU, Muhammadiyah, dalam rangka komunikasi persuasif untuk masyarakat terlibat,” tandasnya.

Sementara Siti Rukayah, Ketua RW 2 Jemur Ngawinan menyambut baik program Bawaslu. Meski menurutnya sulit untuk mengontrol tindakan setiap warga.

“Warga sini guyub, kalau ada acara gini datang. Sering saya bilangi gitu (gak nerima uang). Jawabnya ya iya, tapi ya gak tahu,” terangnya. (lta/ham)