Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 pada Pilpres 2024 diyakini anak-anak muda paling mampu melakukan penegakan hukum di Indonesia.
Hal itu terungkap dalam acara “Kongko Fanta Law Jelang Debat Pilpres: Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme” yang digelar di markas TKN Fanta, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Andi Ryza Fardiansyah Koordinator Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Klaster Hukum mengatakan, di antara ketiga pasangan calon presiden-dan wakil presiden peserta Pilpres 2024, hanya Prabowo yang menjabat sebagai ketua umum partai.
Sebagai ketua umum partai, Prabowo memegang kendali penuh atas kebijakan politik partainya dan minim diintervensi.
“Kalau bicara penegakan hukum, reformasi birokrasi, yang paling bisa menjamin hukum itu tegak adalah orang yang paling kecil peluang intervensinya,” ucap Andi.
Senada, Osco Olfriady Letunggamu Caleg DPRD DKI Jakarta dari mengatakan, penegakan hukum erat kaitannya dengan proses pembuatan undang undang di DPR.
Sebagai ketua umum parpol yang membawahi fraksi-fraksi di DPR, Osco menyebut Prabowo punya wewenang utuh untuk mengawal penegakan hukum dapat berjalan on the track.
“Pak Prabowo satu-satunya capres yang juga ketua umum. Dia bukan petugas partai. Kalau jadi presiden, Pak Prabowo bisa garansi penegakan hukum. Karena produk hukum itu dibahas di legislatif. Di sana ada fraksi yang merupakan representasi dari partai. Siapa bosnya fraksi, ya ketumnya,” kata Osco.
Sebagai wakil anak muda, Osco mantap melabuhkan dukungan kepada sosok capres yang independen dan tidak gampang diintervensi kekuatan di sekitarnya, salah satunya dari partai politik.
Karena, begitu dilantik menjadi Presiden, seseorang bukan lagi menjadi abdi partai, melainkan menjadi abdi rakyat.
“Kita ingin capres yang bisa menjamin penegakan hukum. Saya yakin Pak Prabowo merupakan ketum partai besar yang tidak punya ruang untuk diintervensi,” katanya.
Sementara itu, Muhammad Rizal Rustam pengacara sekaligus akademisi mengatakan, anak-anak muda punya peran besar dalam mengawal proses penegakan hukum di Tanah Air.
Hal itu tampak pada fenomena ‘perang tagar’ di lini masa media sosial dalam mengawal sejumlah isu hukum, salah satunya seperti revisi UU KPK.
Rizal menilai, ada fenomena ketidakpercayaan anak muda kepada kinerja aparat penegak hukum. Sebagai solusi, Prabowo-Gibran menawarkan gaji tinggi untuk aparat penegak hukum agar bekerja profesional dan tidak korupsi.
“Ini yang harus dilihat dalam prespektif hukum, ada ketidakpercayaan anak muda terhadap aparat penegak hukum. Saya melihat ada harapan di Pak Prabowo,” sebutnya.(rid)