Indikator Politik Perkirakan Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia memperkirakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 akan dilangsungkan sebanyak dua putaran.

Hal itu disampaikan Peneliti Utama Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei nasional berbasis simulasi surat suara nasional pada 23 November-1 Desember 2023.

“Yang bisa saya sampaikan adalah belum terjadi (situasi yang memungkinkan Pilpres) satu putaran seperti yang diklaim oleh beberapa lembaga survei,” katanya dalam konferesi pers daring rilis hasil survei di Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Menurut Burhan hasil survei memperlihatkan belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh 50 persen plus satu suara, sehingga Pilpres 2024 perlu dilangsungkan dua putaran untuk mendapatkan pemenang.

Simpulan tersebut belum beranjak dari hasil survei sebelumnya pada bulan lalu.

Burhan menjabarkan survei terbaru memperlihatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh dukungan 45,8 persen, naik dari 39,7 persen pada periode survei sebelumnya.

Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh dukungan 25,6 persen, turun dari 30,0 persen pada periode survei sebelumnya.

Sedangkan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh dukungan 22,8 persen, turun dari 24,4 persen pada periode survei sebelumnya.

“Suara Prabowo-Gibran belum mencapai 50 persen plus. Jadi (pemilih) undecided tinggal 5,8 persen kalau dibagi secara proporsional, itu suara undecided tidak lantas membuat Prabowo-Gibran unggul satu putaran,” kata Burhan, seperti dilaporkan Antara.

Kendati demikian, Burhan mengakui Pilpres 2024 tidak mustahil hanya akan berlangsung satu putaran apabila mempertimbangkan berbagai macam perkembangan hingga hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

“Jadi meskipun belum dapat dipastikan bahwa Prabowo-Gibran menang satu putaran, tetapi kalau terjadi putaran kedua, hampir bisa dipastikan Prabowo-Gibran lolos ke putaran kedua,” ujarnya.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Sementara itu, dilakukan oversample di 15 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua, sehingga total sampel mencapai 5.380 responden.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1200 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara toleransi kesalahan di wilayah oversample sebagai berikut; Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan masing-masing sampel 400 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kemudian Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta dan Banten dengan masing-masing sampel 350 responden, serta Bali, NTT, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan berjumlah 360 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5,3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya Riau dan Sumatera Selatan dengan masing-masing sampel 300 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 5,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara Provinsi Papua dengan sampel 100 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 10 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(ant/iss)