Wamenkeu: Pemerataan Ekonomi Antardaerah Masih Jadi Tantangan

Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI menilai bahwa distribusi pemerataan ekonomi dan konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antardaerah masih menjadi tantangan utama perekonomian Indonesia.

Menurutnya, pemerataan tersebut dapat atasi melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan energi, serta mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru yang bersumber dari industrialisasi dan digitalisasi.

“Kita tidak ada keraguan bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi, kita harus cari sumber-sumber baru,” ungkapnya dalam Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/12/2023) dilansir Antara.

Suahasil menilai, industrialisasi Indonesia tercermin dari potensi modern sektor primer seperti pertanian, tambang, perkebunan seiring perubahan struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier.

Digitalisasi juga dapat dilihat dari proses perubahan bisnis yang mendorong efisiensi dan produk atau layanan baru yang lebih spesifik, contohnya pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Menurutnya, sinergi regional saat ini diarahkan menuju status standar pelayanan minimum yang mana daerah memiliki pemerataan akses dan mutu pelayanan publik pada sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan diri, kesempatan kerja, sosial, pensiun dan jaminan hari tua.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya pengelolaan risiko yang baik. Kebutuhan mencapai keseimbangan pengelolaan risiko jangka pendek dan jangka panjang, sekaligus membangun faktor fundamental yaitu sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan institusional.

“APBN harus senantiasa menjadi alat alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dan perlu dijaga akuntabilitasnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan.

Dalam, target ekonomi 2045, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi untuk pembangunan kawasan timur Indonesia.

Suahasil menambahkan, pemerataan juga dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal. Hal itu merupakan sebuah pilihan dari Indonesia. Perlu dilakukan penyesuaian dengan tantangan kapasitas fiskal yang berbeda-beda setiap daerah.

Desentralisasi dilakukan terhadap pengelolaan ekonomi Indonesia, sehingga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. (ant/feb/iss)