Jumat, 22 November 2024

Rotasi Besar-Besaran Diharapkan Memperkokoh Netralitas Polri dalam Pemilu 2024

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Ilustrasi Pemilu 2024. Foto: Grafis suarasurabaya.net

Bambang Rukminto Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengatakan, mutasi di tubuh kepolisian harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena ada pesanan politik.

Rotasi yang melibatkan ratusan perwira di Korps Bhayangkara itu diharapkan mampu memperkokoh netralitas jelang Pemilu 2024.

“Problemnya adalah, apakah rotasi dan promosi dalam Telegram Rahasia (TR) tersebut untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau karena kebutuhan untuk memenuhi kepentingan di luar organisasi misalnya pesanan politik? Tentu perlu dibuktikan lebih dulu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Dia mengingatkan, penempatan personel di sebuah jabatan tertentu harusnya sesuai dengan kompetensi yang bisa dilihat dari rekam jejak karier, mau pun prestasi yang bersangkutan, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

“Yang pasti, dari TR tersebut tampak sekali gerbong siapa yang bergerak naik, misalnya faksi atau gerbong angkatan 91 dan gerbong Densus 88,“ ujarnya.

Gerbong angkatan 91 adalah angkatan dari Listyo Sigit Prabowo Kapolri. Kemudian, gerbong Densus 88 merujuk pada orang-orang dekat Marthinus Hukom yang baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Padahal Densus 88/AT adalah satuan tindak, sementara BNN lebih pada lembaga konsep dan strategik. Jadi, ke depan bisa jadi strategi pemberantasan narkotika pun juga akan fokus penindakan daripada pencegahan,” imbuhnya.

Walau mutasi adalah hal yang wajar, Bambang bioang masyarakat bisa mengkritisi apakah penempatannya sudah sesuai. Termasuk ada tidaknya kaitan dengan kepentingan untuk mengamankan pemilu.

“Wajar saja, sesuai kebutuhan organisasi. Publik tentu akan berasumsi dan menghubungkan dengan persiapan pengamanan Pemilu. Asumsi Itu hal yang wajar,“ ungkap Bambang.

Sebelumnya, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap total 535 anggota Korps Bhayangkara dari tingkat Perwira Tinggi (Pati) hingga Perwira Menengah (Pamen).

Sebanyak 67 di antaranya rotasi Kapolres di seluruh Indonesia. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani Irjen Dedi Prasetyo Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia.

Dari ratusan mutasi tersebut, ada dua nama yang digarisbawahi Bambang.

“Promosi mantan ajudan Presiden Jokowi, Irjen Pol.Jhonny Edison Isir sebagai Kapolda Papua Barat, dan Brigjen Ade Vivid sebagai Wakapolda DIY,” tandas Bambang.

Irjen Dedi Prasetyo Asisten Kapolri Bidang SDM membenarkan perihal mutasi dan rotasi ratusan personel tersebut.

“Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purnabakti,” jelas Dedi.

Sementara itu, Sugeng Teguh Santoso Ketua Indonesia Police Watch (IPW) menilai mutasi besar-besaran Pati dan Pamen Polri jelang Pemilu 2024 sebagai penerapan kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar (sistem merit).

“IPW melihat mutasi besar-besaran menjelang pemilu ini adalah penerapan merit sistem dan juga penempatan oleh Polri untuk kelancaran Pemilu 2024,” katanya.

IPW juga mengharapkan institusi Polri netral di dalam Pemilu 2024 ini sesuai dengan semangat dalam UU Nomor 2 Tahun 2022 dan juga agar Polri bisa memberikan sumbangsih legitimasi bagi Pemilu mendatang.

Lebih lanjut, Sugeng tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi Polri saat ini berkenaan dengan netralitas.

“Memang berat untuk Polri saat ini tantangannya. Khususnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Polri adalah instrumen lembaga kepresidenan di dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum,” tambahnya.

Kondisi itu akan membawa konsekuensi pada tataran praksis. Sebab, Gibran Rakabuming Raka putra Joko Widodo Presiden juga ikut kontestasi Pilpres 2024.

“Tapi, dalam tataran praksis Pemilu 2024, ini adalah kondisi yang sangat baru, kondisi yang cukup pelik karena dalam posisi presiden yang dijabat Jokowi terjadi cukup komplikasi politik, di mana anaknya menjadi salah satu calon,” pungkasnya.(rid/iss)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
36o
Kurs