Bahlil Lahadalia Sindir AMIN Soal IKN: Apa Tidak Menganggap Kalimantan Bagian NKRI?

Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyindir keras soal pernyataan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 yang menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Sindiran itu diutarakan Bahlil di sela deklarasi Pilar 08 untuk pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/12/2023).

“Tadi saya katakan bahwa IKN itu perintah UU. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah itu mendukung, termasuk PKB,” ujar Bahlil yang juga dinobatkan Ketua Dewan Pembina Pilar 08.

Menurut Bahlil, pembangunan IKN wajib dilaksanakan oleh semua orang yang menduduki pemerintahan karena sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022 Tentang IKN.

“Itu perintah UU maka wajib pemerintah siapapun, wajib melalukan (membangun) IKN. Yang saya pertanyakan ada ketidakhikhlasan salah satu capres-cawapres ketika IKN itu dipindah ke Kalimantan, apakah mereka tidak menganggap Kalimantan itu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas Bahlil.

Ketua Dewan Pembina Pilar 08 itu menegaskan, bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu telah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan.

Salah satu pertimbangan kenapa pemerintah memindahkan ibukota, kata Bahlil, sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris.

“Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,” ujar Bahlil.

Tidak hanya mewujudkan Indonesia sentris, namun pembangunan IKN juga diklaim Bahlil untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

“Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu,” katanya.

Bahlil menyebut sudah ada berbagai investor mulai masuk ke IKN. Terutama dari Tiongkok, yang diperkirakan mencapai 46 perusahaan.

“Investasi bulan Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap,” tuturnya.

Bahlil menuturkan, Prabowo-Gibran bakal fokus melanjutkan pembangunan IKN apabila terpilih pada Pemilu 2024 nanti. Sebab hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Bagaimana memimpin negara Indonesia dari Aceh sampai Papua dengan berbagai macam kultur kemudian kondisi geografis kemudian tingkat infrastuktur yang belum merata. Ini yang dimaknai sebagai bagian yang harus diperjuangkan oleh pemimpin siapapun itu,” tandasnya.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP) dalam beberapa waktu lalu ramai-ramai menyentil soal proyek pembangunan IKN yang dipimpin oleh Joko Widodo Presiden.

Anies Baswedan capres nomor urut 1 yang diusung KKP menyebut bahwa Indonesia saat ini lebih butuh pemerataan pertumbuhan pembangunan yang merata daripada pembangunan yang difokuskan di satu titik.

Pernyataan itu disampaikan Anies waktu menanggapi permintaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang minta supaya Ibukota tetap di Jakarta.

“Bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi,” ujar Anies waktu di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11/2023).

“Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul,” sambungnya.

Tak hanya Anies saja, namun Cak Imin sapaan akrab Muhaimin wakilnya menyatakan enggan pindah ke IKN. Namun lebih memilih menetap di Jakarta, sebab menurut Cak Imin IKN dinilai belum layak untuk ditinggali.

Pernyataan itu disampaikan Muhaimin waktu menjawab pertanyaan cepat moderator di acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit, di Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Namun ketika ditemui awak media usai acara, Cak Imin menegaskan bahwa jawabannya itu tidak mewakili partai koalisi perubahan soal pembangunan IKN.

“Itu kan pilihan aja, lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan, entar dulu. Itu pilihan pribadi, referensi tinggal pribadi. Kalau sekarang kan enggak layak, belum layak di sana, per hari ini,” ucap Cak Imin. (wld/saf/ham)