Pemerintah Usut Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024 dari Situs KPU

Budi Arie Setiadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan kebocoran data pemilih untuk Pemilu 2024 dari situs resmi KPU.

Dalam keterangannya, siang hari ini, Rabu (29/11/2023), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dia bilang sudah menugaskan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika untuk meneliti penyebabnya, dan cara mengantisipasinya.

Kementerian Kominfo, lanjut Budi, juga berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain KPU, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Bareskrim Polri untuk melakukan pengamanan data.

“Itu masih diselidiki bersama semua unsur. Saya sudah menugaskan Dirjen Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia optimistis persoalan itu bisa selesai dalam waktu dekat.

Di tempat yang sama, Hasyim Asy’ari Ketua KPU menyatakan baru mengetahui informasi sistem informasi KPU terutama data pemilih diretas, lalu datanya diambil dan dijual dari berita di media online.

“Kami masih memastikan kebenaran informasi itu. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu BSSN, Cybercrime Mabes Polri, BIN dan Kemenkominfo. Tim gabungan itu sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,” tegasnya.

Sekadar informasi, Selasa (28/11/2023), seorang peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim berhasil meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

Dia mengaku menemukan 204.807.203 data unik yang hampir sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI.

Jimbo lalu membagikan 500 ribu data sampel pemilih dalam salah satu unggahan di situs BreachForums yang biasa jadi lapak jual beli hasil peretasan.

Di situ, ada data pribadi pemilih seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten, serta TPS.

Si peretas juga membagikan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id untuk meyakinkan kebenaran data.

Data-data itu kabarnya dijual seharga 74 ribu dollar Amerika atau sekitar Rp 1,1 miliar.(rid/iss)