Romo Benny: Bawaslu dan KPU Tidak Boleh Mengistimewakan Pasangan Capres Tertentu

Jelang dimulainya musim kampanye Pemilu 2024, Antonius Benny Susetyo Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajak masyarakat untuk mengawasi kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu.

Romo Benny mengingatkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh memberikan keistimewaan kepada pasangan calon presiden tertentu.

“Yang harus didorong adalah Bawaslu untik memainkan peranan, menjalankan tugas, mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak memberi keistimewaan kepada calon tertentu atau membiarkan pelanggaran terjadi,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Pemilu yang jujur dan adil, lanjutnya, hanya mungkin terjadi kalau seluruh pihak bersama-sama mengawasi penyelenggara pemilu supaya bertindak netral dan tidak berpihak.

“Jadi, Bawaslu harus berperan secara aktif, kalau Bawaslu tidak aktif, maka masyarakat harus mengingatkan, menegur, mengkritik, bahkan bisa memberikan mosi tidak percaya kepada Bawaslu kalau tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tegasnya.

Tugas pengawasan berlapis oleh Bawaslu selaku penyelenggara mauvpun masyarakat sipil, kata Benny, harus dilakukan demi keadaban bangsa dan terciptanya sebuah pemerintahan yang dipercaya rakyat.

“Kalau pemilu tahun ini dipenuhi dengan kecurangan, ketidakbahagian publik, dan pemilu itu penuh dengan cacat, maka jalannya pemerintahan akan terganggu, maka jangan kita mempermainkan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang manipulatif,” katanya.

Kalau semua pihak berkomitmen menjaga jalannya pemilu yang Luber-Jurdil, maka netralitas bukan sekadar jargon. Sehingga, pemilu menjadi pesta demokrasi yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Lebih lanjut, Romo Benny rohaniawan Katolik menambahkan, elemen masyarakat yang perlu terlibat termasuk para tokoh agama.

“Peranan tokoh agama memberikan kesejukan, pendidikan politik, dan paling penting bagaimana tokoh agama memberikan kesejukan dan tidak memprovokasi, tetapi memberikan kecerahan, agar pemilu yang adil dan damai, dan kita bersama-sama mengawalnya,” sebutnya.

Sementara itu, KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) Ketua PBNU berharap para penyelenggara pemilu mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas.

“Tentunya kami sangat berharap dan mengimbau kejujuran itu modal utama dalam bernegara. Kunci keselamatan itu kejujuran. Makanya kami berharap semuanya mengutamakan kejujuran, hati nurani, agar terpilih pemimpin yang kredibel,” katanya.

Menurut Gus Fahrur, ketika proses pemilihan pemimpin melanggar aturan dan tidak sesuai asas luber dan jurdil, maka akan menghasilkan pemimpin yang kurang legitimasi.

“Kalau prosesnya ada yang tidak benar, itu kan kurang legitimate di masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, semua yang terlibat berkomitmen bersama-sama dalam menjalankan amanah rakyat ini,” paparnya.

Dia juga meminta masyarakat terlibat aktif dalam proses pemilihan umum. Karena, kalau masyarakat abai terhadap pemilu, maka mereka yang merugi karena mendapat pemimpin dan pemerintahan yang kurang kredibel dan kurang legitimasi.

“Semua harus terlibat. Justru kalau kita tidak ikut aktif mengawasi, mengawal proses ini, ya kita akan rugi lima tahun,” katanya lagi.

Maka dari itu, Gus Fahrur meminta publik jangan pesimistis di tengah isu kecurangan dan ketidaknetralan Pemilu 2024.

“Justru kita harus, ini kewajiban untuk ikut dalam mengawasi. Jangan pesimistis, kita masih yakin masih banyak orang yang mempunyai hati nurani,” pungkasnya.(rid/ipg)