Hasto Sebut Tekanan Mulai Gencar, TPN Ganjar-Mahfud Berkoordinasi dengan Tim AMIN

Hasto Kristiyanto Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan tekanan demi tekanan mulai terasa dialami terhadap TPN dan mereka yang menyuarakan kebenaran mengenai paslon nomor urut tiga.

“Tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan, ya. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain,” kata Hasto.

Hasto menyatakan hal itu di sela rapat konsolidasi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Di acara tersebut, hadir seluruh Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud dari 38 provinsi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini juga mencontohkan adanya intimidasi terhadap Yunarto Wijaya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia yang memotret fakta elektabilitas Ganjar-Mahfud meninggi. Tekanan yang sama juga dialami oleh Ulin Ni’am Yusron pegiat media sosial. Hasto juga mengaku mendapat tekanan bersama Adian Napitupulu rekan separtainya.

“Jadi, berbagai sinyal-sinyal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi memang untuk menggelorakan semangat anti kolusi, nepotisme, dan korupsi,” jelas Hasto.

Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar-Mahfud dan penyuara kebenaran takut, justru semakin kokoh.

“Buktinya rakyat memberikan dukungan. Ketika ada tekanan pencopotan baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud, rakyat menyediakan rumahnya. Ini, kan, the essence of people movement. Ini yang kemudian nampak berbeda dengan yang lain,” jelas Hasto.

Hasto juga berdiskusi dengan tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengalami tekanan serupa.

“Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan,” kata Hasto.

Sebelumnya, Joko Widodo Presiden menekankan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI-Polri.

Demikian ditegaskan oleh Jokowi kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).

“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Presiden.(faz/iss)