Hudi Dananjayo Suryodipuro Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut, kesediaan energi tidak lepas dari dinamika dan tantangan yang ada.
Mulai dari perubahan ekonomi dan geopolitik dunia, pengaruh Amerika Serikat, keamanan-ketahanan-kemampuan energi, tren investasi, serta transisi energi.
“Pada 2022 lalu industri migas juga berhasil memberikan kontribusi kepada negara sekitar Rp 700 triliun. Multiplier effect juga dikontribusikan di industri migas,” kata Hudi.
“Contohnya Husky – CNOOC Madura Limited yang sukses mengadakan program apprentice dimana potensi lokal didik untuk kemudian bekerja di HCML. Industri migas juga memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada industri lain seperti industri kesehatan, asuransi, vendor-vendor lokal, dan lainnya,” imbuh Hudi.
Hal itu disampaikan dalam Lokakarya Media Periode III SKK Migas Jabanusa di Bali pada 15-16 November 2023.
Potensi migas di Indonesia masih bagus. Sebab dari 128 cekungan yang berproduksi baru 20 cekungan, dengan potensi belum diproduksi dengan potensi sekitar 4 miliar barel minyak mentah dan 54 triliun kubik gas. Indonesia surplus gas bumi dan menjadi pionir LNG dunia sehingga Indonesia menjadi net eksportir gas.
“Angka investasi migas di Indonesia juga sangat bagus, di mana pada tahun lalu mencapai 12 persen. Jauh di atas angka investasi dunia yang hanya enam persen. Tapi perlu diingat, bahwa kita bersaing dengan negara-negara di dunia yang juga memiliki portofolio migas yang bagus,” tutur Hudi.
Sementara Hageng Suryo Nugroho Kedeputian I Kantor Staf Presiden menjelaskan, Indonesia masih punya banyak potensi migas, dari 60 basin yang ada, baru 20 basin yang dieksplorasi. Indonesia masih punya banyak potensi migas dan besar.
“Permintaan akan energi di Indonesia dan dunia juga besar alias meningkat setiap tahun. Itu berarti migas masih dibutuhkan. Kita lihat jumlah kendaraan yang meningkat tiap tahun, pabrik pupuk yang memerlukan gas, pembangkit listrik pun demikian,” kata Hageng.
Sedangkan Arif Zulkifli Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat & Penegakan Etika Dewan Pres menjelaskan, ketahanan energi membutuhkan dukungan semua pihak. Target lifting minyak pada 2024 sebesar 625.000 barel per hari membutuhakan kerja kolaboratif semua pihak, salah satunya media.
“Opini publik dibentuk dari opini dan arah pemberitaan dari media. Krisis komunikasi akan menghambat pencapaian target tersebut. Memang kebebasan pers dan berekspresi perlu namun harus dikelola dan diatur agar sinergi tidak terganggu dan komunikasi tidak salah arah. Hak informasi publik perlu dipenuhi, namun wartawan yang memberitakan juga harus tahu kode etik,” tegas Arif. (saf/iss)