Anggota Komisi VIII DPR Tuding Pemerintah Tak Efisien Kelola Dana Haji

Iskan Qolba Lubis anggota Komisi VIII DPR RI menanggapi usulan Kementerian Agama terkait dengan naiknya dana haji tahun 2024 sebesar Rp.105 juta hingga menimbulkan penolakan.

Iskan mengungkapkan bahwa semua bermuara pada ketidak efisiensinya pengelolaan dana haji oleh Pemerintah.

“Jadi biaya haji yang diusulkan pemerintah itu kita kaget ya dan kita udah ada hitung-hitungannya, kenapa begitu tinggi kenaikannya ternyata saya dapat kesimpulannya itu ketidakefisienan pengelolaan dana haji,” ujar Iskan dalam keterangannya, Sabtu (18/11/2023).

Dia memberikan usulan terkait pengelolaan dana haji, yakni diantaranya dana setoran awal dinaikkan secara bertahap dan komponen biaya haji juga harus dirasionalisasi.

“Untuk pengelolaan dana haji itu saya usulkan supaya mulai untuk dana setoran awal itu dinaikkan dari 25 menjadi 35 atau dinaikkan bertahap, kemudian yang kedua komponen biaya haji harus dirasionalisasi, biaya yang tidak penting itu dicoret,” ujarnya

Iskan mengatakan bahwa usulan kenaikan BPIH ini sangat berat bagi jemaah haji.

“Jadi memang ini sangat berat bagi jamaah haji jika diteruskan karena komponen yang diberikan pemerintah juga belum efisien, kemudian juga janganlah ketidakprofesionalan dalam pengelolaan dana haji dibebankan kepada jamaah haji tahun ini sekaligus. Jadi saya usulkan agar ada win win solution,” jelasnya.

Sementara, Wisnu Wijaya Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS lainnya mengatakan biaya tersebut bisa ditekan dengan sejumlah alternatif yang bisa dilakukan Pemerintah.

Keluhan jemaah di tahun sebelumnya adalah mereka sebenarnya ingin segera pulang namun tidak ada penerbangan. Untuk itu, dia mendorong agar terkait layanan penerbangan bisa dibuka seluas-luasnya agar bisa mendapatkan maskapai yang siap dengan usulan penyingkatan durasi haji tersebut.

Selain itu, Wisnu menilai pemanfaatan bandara lama dan baru di Jeddah Arab Saudi perlu dimaksimalkan sehingga durasi pengangkutan jemaah lebih banyak hingga tidak memakan waktu hingga lebih dari 25 hari.

“Termasuk bandara alternatif di Thaif, Qasim, dan Yanbu. Hal ini tentu akan mendapatkan sambutan yang positif bagi Arab Saudi yang sedang menggalakkan wisatanya. Meski begitu, usul ini sesungguhnya bisa terlaksana sepanjang ada negosiasi yang sungguh-sungguh dari pemerintah dengan para pihak pemegang kebijakan di Arab Saudi, khususnya GACA,” jelasnya.

Keempat, terkait komponen khidmatul masyair. Wisnu mengatakan, KPK Saudi, Nazaha, telah menyerahkan hasil investigasinya terkait kekacauan yang mewarnai puncak haji di Armuzna. Tingginya biaya layanan masyair yang dibebankan saat itu, menurutnya, tidak sebanding dengan layanan yang diberikan kepada jemaah.

“Berkaca dari buruknya layanan masyair tahun lalu, sesungguhnya ironis jika pengelola layanan tersebut mendapat penghargaan dari Arab Saudi. Sebaliknya, ini perlu jadi alat tekan kita dalam negosiasi dengan para PT pengelola layanan masyair sehingga bisa diperoleh biaya serasional mungkin. Kita sudah dirugikan tahun lalu, sehingga mestinya kita bisa menuntut lebih untuk tahun ini, baik dari segi harga maupun layanan,” tegas Wisnu.

Terakhir, Wisnu kembali mendorong agar Kementerian Agama membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi mahasiswa Indonesia di Timur Tengah untuk menjadi tenaga musiman (temus) haji pada penyelenggaraan haji tahun 1445H.

“Dari tahun-tahun sebelumnya, mereka terbukti punya kapasitas dari segi bahasa maupun pengalaman kerja yang efektif di lapangan dalam melayani para jemaah. Dengan memaksimalkan dan memberdayakan mereka, diharapkan bisa menjadi alternatif atas berkurangnya tenaga petugas haji Indonesia, meskipun kita tetap mendesak agar jumlah petugas haji kita ditambah,” pungkas Wisnu.(faz/ipg)