HNW Usulkan Penambahan Temus Haji Kalangan Mahasiswa Indonesia yang Sedang Belajar di Timur Tengah

Hidayat Nur Wahid (HNW) Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI yang di antaranya membidangi urusan agama mengadvokasi aspirasi para Mahasiswa Indonesia jurusan Keislaman di Timur Tengah terkait pengurangan jumlah tenaga musiman (Temus) haji pada pelaksanaan haji tahun 1444 H yang lalu.

Dia mengusulkan kepada Menteri Agama untuk kembali meningkatkan jumlah tenaga musim (temus) haji dari kalangan mahasiswa Indonesia yang sedang study Keislaman khususnya di Timur Tengah untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 H / 2024 M.

“Selama ini sudah menjadi tradisi alias sunnah hasanah bahwa Pemerintah menugaskan para Mahasiswa Indonesia yang lagi studi Keislaman dari berbagai universitas di Timur Tengah untuk menjadi tenaga musiman Haji, dan mereka selalu membuktikan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas melayani jamaah haji. Penting bagi Menag untuk mengoreksi pengurangan Temus dari mahasiswa di tahun lalu agar tidak terjadi kembali di musim haji tahun ini,” ujar Hidayat, Rabu (15/11/2023).

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menjelaskan, para mahasiswa Indonesia di Timur Tengah memiliki kemampuan berbahasa Arab yang baik sehingga mudah untuk berinteraksi dengan para petugas haji dan masyarakat umum Arab Saudi.

“Mereka juga memahami dengan baik situasi kondisi di lapangan sehingga bisa membantu/mengarahkan jamaah haji Indonesia bila mengalami kesulitan selama beribadah haji, termasuk memberikan rekomendasi ziyarah/kunjungan tempat-tempat bersejarah, balai kesehatan hingga tempat kuliner,” ujarnya.

Hidayat juga menolak usulan Pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1445 H yang disebut Menag sebesar Rp 73,5 Juta, jauh melambung dari angka tahun lalu yang sebesar Rp 49 jutaan per jemaah.

Dirinya kembali mengusulkan, selain Kemenag harus mengoreksi dan melakukan efisiensi tiap komponen pada Bipih, juga penting mengurangi masa tinggal jamaah haji selama di Arab Saudi.

Untuk itu Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menyebutkan 3 opsi lapangan terbang untuk meningkatkan intensitas pulang-pergi jemaah, sehingga masa tinggalnya bisa berkurang, yang akan berdampak pada pengurangan biaya haji yakni lapangan terbang Thaif, Yambuk yang terletak di antara Madinah dan Jeddah, dan Qasim Internasional di sebelah timur Madinah.

“Memang kenaikan biaya haji tidak bisa dihindari, karena adanya kenaikan harga layanan di Arab Saudi dan inflasi di dalam negeri. Tapi setidaknya Kemenag perlu mengelola agar tidak terjadi kenaikan biaya yang ekstrem seperti diusulkan itu. Mengacu pada peristiwa tahun yang lalu di mana awalnya Pemerintah mengusulkan BIPIH sebesar Rp 69 jutaan, tapi setelah dikritisi dan dibahas bersama komisi VIII DPRRI, bisa turun hingga Rp 49 jutaan,” lanjutnya.

“Maka BIPIH tahun ini kalaupun ada kenaikan maka kenaikannya tidak memberatkan calon jemaah secara ekstrem, kalaupun ada kenaikan maksimal hanya dengan selisih seperti BIPIH tahun lalu; diusulkan Pemerintah sebesar Rp 69 jutaan, bisa turun menjadi 49 jutaan. Kini diusulkan Rp 73,5 juta, maka BIPIH nanti agar tidak lebih dari Rp 53,5 juta. Itu bisa dilakukan dengan melakukan beragam efisiensi dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan terhadap jemaah haji, dan memaksimalkan lobi agar bisa dilakukan pengurangan masa tinggal jemaah selama di Saudi Arabia,” sambungnya.

Atas usulan HNW tersebut, Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti kuota Temus dari mahasiswa Keislaman Timur Tengah, dengan tetap memperhatikan kompetensi mereka.

Pihaknya juga akan bersama Panja Haji Komisi 8 untuk mengkaji kembali usulan biaya haji agar rasional dan bisa meringankan bagi masyarakat calon haji.

“Alhamdulillah kesepakatan tersebut sudah diputuskan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji 1445H, yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan dalam forum Panja BPIH Komisi VIII bersama Kementerian Agama. Penting haji 2024/1445H bisa terlaksana dengan yang lebih baik, dan sesuai aspirasi mahasiswa Indonesia di Timur Tengah, calon jemaah, juga usulan kami di komisi VIII,” pungkas Hidayat.(faz/ipg)