Jatim Raih Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim Lima Tahun Berturut

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) terbaik dalam lima tahun beturut pada tingkat provinsi secara nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Siti Nurbaya Menteri LHK RI memberikan penghargaan itu kepada Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim yang diwakilkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jatim di Ruang Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Senayan Jakarta.

Kementerian LHK memberikan penghargaan ini karena Jatim telah memenuhi kriteria indikator tentang adanya dukungan kebijakan pengembangan Proklim, konsistensi pembinaan Proklim, alokasi anggaran untuk pengembangan Proklim.

Selain itu Jatim juga menjadi provinsi paling banyak kelurahan dan desanya yang mendapat penghargaan proklim secara nasional dengan total 200 lokasi di desa/kelurahan.

Rinciannya, Kategori Lestari sebanyak 5 lokasi di desa/kelurahan, Kategori Trophy Utama sebanyak 7 lokasi di desa/kelurahan, Kategori Sertifikat Proklim Utama sebanyak 114 lokasi di desa/kelurahan.

Kemudian Kategori Sertifikat Proklim Madya sebanyak 48 lokasi di desa/kelurahan dan Kategori Proklim Pratama sebanyak 26 lokasi di desa/kelurahan.

“Terima kasih atas seluruh upaya dan kerja kerasnya dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan proklim di wilayah masing-masing,” ucap Khofifah dalam keterangannya, Rabu (25/10/2023).

Gubernur Jatim itu optimistis masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam mewujudkan proklim untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Khofifah mencontohkan, setiap individu bisa berkontribusi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, membatasi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan sarana transportasi umum, hemat listrik dan air, serta menanam pohon.

“Meski sangat kecil, gerakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim bisa memberikan efek positif untuk masa depan,” ujarnya.

Kendati sudah mendapatkan penghargaan, Khofifah menyatakan pembinaan proklim harus berkelanjutan, diikuti dengan dukungan regulasi pengembangan proklim, konsistensi pembinaan proklim, alokasi anggaran untuk pengembangan proklim dan pembangunan jaringan kolaborasi yang baik.

“Baik antar OPD, dunia usaha/industi, dan lembaga non pemerintah. Ini penting untuk mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peduli lingkungan,” jelasnya.(wld/ipg)