BMKG: Perubahan Iklim Ciptakan Ketidakadilan Bagi Negara Kurang Berkembang

Dwikorita Karnawati Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan dampak perubahan iklim berpotensi menciptakan ketidakadilan iklim, terutama bagi negara-negara kurang berkembang dan berpendapatan rendah.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/10/2023), Dwikorita menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh negara tanpa terkecuali, seperti fenomena El Nino dan La Nina yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Menurutnya tidak jarang dalam satu negara bisa mengalami bencana banjir, namun disaat bersamaan juga mengalami kekeringan. Kondisi ini mengakibatkan banyak orang menjadi hidup menderita.

Melansir Antara, laporan World Meteorogical Organization (WMO) sebelumnya menegaskan bahwa laju perubahan iklim di dunia mengganggu seluruh sektor kehidupan, utamanya adalah perekonomian sebuah negara.

Negara maju misalnya, bisa mengalami 60 persen dari jumlah kejadian bencananya terkait cuaca namun umumnya hanya 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Sedangkan kondisi parah terpotret di negara berkembang yang terdampak tujuh persen dari bencana global, namun menyebabkan kerugian 5-30 persen dari PDB-nya.

Sementara negara kepulauan kecil 20 persen dari bencana global, menyebabkan kerugian hingga lima persen dari PDB dan di beberapa kasus bisa melebihi 100 persen.

“Kami melihat bahwa cuaca ekstrem, iklim, dan peristiwa terkait air menyebabkan 11.778 kejadian bencana yang dilaporkan antara tahun 1970-2021,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Dwikorita adalah masalah yang sangat serius dan menunjukkan ketidakadilan atau tidak adanya kapasitas yang sama di antar negara.

“Ketidakadilan iklim, dilihat dari di mana wilayah yang paling tidak berkembang akan menjadi wilayah yang paling menderita dari dampak perubahan iklim saat ini,” ujar dia.

Atas dasar itu, melalui lokakarya internasional bertajuk International Workshop on Climate Variabillty and Climate Services pada 16-19 Oktober 2023 di Bali, Dwikorita mengatakan hal tersebut sebagai satu upaya bagaimana menutup kesenjangan ketidakadilan iklim.

Para peserta dapat memahami lebih jauh tentang variabilitas iklim, dampaknya, dan bagaimana memberdayakan badan meteorologi untuk memberikan layanan iklim yang lebih akurat, tepat waktu, dan bermakna.

“Hal ini tidak hanya mencakup mengenali tantangan tetapi juga mengidentifikasi potensi keuntungan dalam menghadapi variabilitas iklim dan memanfaatkan jasa layanan iklim dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan,” kata Dwikorita.

Kepala BMKG berharap lokakarya ini memberikan banyak manfaat terutama untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan mengenai topik-topik spesifik seperti ilmu dasar ENSO dan IOD, El Nino 2023, dan dampak kekeringan terhadap sektor dan layanan iklim sektoral. (ant/bil/ham)