Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam rangka mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan yang berkelanjutan dan kota pintar.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan OIKN dengan PBB, di Kantor OIKN, Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara OIKN dengan PBB untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di IKN di Markas Besar PBB, New York pada 21 Maret 2023 lalu.
Bambang Susantono Kepala OIKN menjelaskan, pembangunan IKN tidak bisa terlaksana tanpa kolaborasi dan bekerja sama mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua.
“Kerja sama ini merupakan momen history making, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga dunia,” ucap Bambang Susantono.
Valerie Juliand UN Resident Coordinator menyatakan, kerja sama itu merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah karena mencoba untuk menerapkan poin-poin sustainable development goals (SDGs) pada sesuatu yang masih dikerjakan, yaitu IKN.
“Kesuksesan pembangunan Nusantara sebagai kota pintar dan berkelanjutan nantinya akan menjadi era baru bagi Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan itu, turut hadir perwakilan dari 13 badan khusus PBB untuk membahas inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan delapan prinsip utama pembangunan IKN.
Yaitu, membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses, memungkinkan rendah emisi karbon.
Kemudian, menjadi sirkular dan tanbbuh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.
Badan-badan khusus PBB tersebut meliputi Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Food and Agriculture Organization (FAO), International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM).
Lalu, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Population Fund (UNFPA), UN-Habitat, United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Office for Project Services (UNOPS), dan UN Women.
Hasil dari pertemuan itu nantinya akan dibahas lebih lanjut secara bilateral antara kedeputian OIKN dan badan-badan khusus PBB di bidang terkait untuk melakukan perjanjian kerja sama dan melaksanakan program bersama sesuai kebutuhan OIKN dengan dukungan PBB.
Dengan kerja sama itu, diharapkan penerapan SDGs dalam pembangunan IKN sebagai liveable dan loveable city dapat menjadi showcase bagi banyak negara di dunia. Lebih lanjut, Valerie berharap bahwa PBB bisa hadir saat peresmian IKN pada Agustus 2024 nanti.
“Saya akan sangat senang jika bisa hadir saat peresmian IKN tahun depan. Dengan begitu, kita semua bisa mengenang journey kita bersama dalam membangun IKN,” pungkas Valerie.(rid)