Pemkot Surabaya Anggarkan Rp3 Triliun dalam RAPBD 2024 untuk Mengentaskan Kemiskinan

Pemerintah Surabaya mengalokasikan Rp3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 mendatang untuk mengentaskan kemiskinan.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, angka kemiskinan 2022 turun satu persen dibanding sebelumnya, dari 5,7 menjadi 4,7 persen.

“Sudah kami masukkan ke DPRD, pengajuan nota, setelah ini ada pandangan fraksi, terus jawaban wali kota, dan pembahasan komisi-komisi. Semoga bermanfaat untuk rakyat,” jelas Eri usai Rapat Paripurna di Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional, Selasa (17/10/2023).

Pengentasan kemiskinan masih jadi prioritas RAPBD 2024 mendatang selain kesehatan dan pendidikan juga penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Sekitar Rp3 triliun yang dialokasikan khusus untuk pengentasan kemiskinan dari berbagai sisi yang saat ini masih digodok dalam RAPBD 2024 di DPRD Surabaya.

“Menggabung untuk stunting dan macamnya 3 T,” tambahnya.

Upaya itu untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih ada, meski Eri yakin tahun ini kembali turun dibandingkan sebelumnya.

“Karena kami samakan dengan data dari Bappenas, Bappenas juga ada desil 1, desil 2 yang dilakukan Regasosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dari BPS lalu kami samakan datanya dan kami akan berikan pekerjaan, kami akan sentuh sesuai kordinasi kami dengan DPRD,” tuturnya.

Sementara itu, Anna Fajriatin Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya mengatakan, sudah melakukan sejumlah intervensi menurunkan angka kemiskinan selain padat karya.

“Intervensinya banyak mulai bantuan-bantuan, ada BLT, ada bantuan seragam, BLT Pemerintah kota, pemerintah pusat, padat karya dan lain sebagainya” ujarnya.

Upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Surabaya, lanjut Anna, dilakukan hampir semua OPD.

“Semua OPD juga bergerak, beasiswa, seragam itu ada di Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

Menambahi, Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya menyebut total RAPBD 2024 sebesar Rp10,8 T.

“Dengan kekuatan APBD 10,8 T ini adanya sektor UMKM kami dorong untuk tumbuh terus. Sehingga kekuatan ekonomi rakyat juga semakin menguat. Hampir 3 T tersebar di semua OPD,” jelasnya.

Rencananya APBD 2024 akan disahkan bertepatan Hari Pahlawan 10 November 2023.

“Setelah paripurna hari ini langsung kami mulai pembahasan kemudian komisi-komisi juga punya cukup waktu untuk membahas itu. Kemudian kami tetapkan nanti 10 November mendatang,” tandasnya. (lta/iss/ipg)