Agar Intervensi Warga Miskin di Surabaya Tepat Sasaran, Eri Minta Data Regsosek Sesuai KTP

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya minta data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 dipisahkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar intervensi untuk warga miskin lebih tepat sasaran.

“Data Regsosek selalu mengatakan kemiskinan di Surabaya sekian. Tapi itu karena warga luar Surabaya yang kos di Surabaya juga dimasukkan,” kata Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, dilansir Antara, Minggu (15/10/2023).

Wali Kota Surabaya itu menyatakan, selama ini data Regsosek yang ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memasukkan data warga luar Surabaya yang tinggal di Kota Pahlawan.

Padahal pemerintah kota tidak bisa menganggarkan APBD untuk warga luar Surabaya. Sehingga data itu memengaruhi angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi misalnya, Surabaya kemiskinan satu persen (pemkot yang menilai), tapi yang dari BPS bisa keluar dua persen. Karena apa? (Warga) non-Surabaya juga dimasukkan,” ujar Eri.

Oleh sebab itu Eri minta perlu ada pemisahan data antara warga luar Surabaya agar intervensi menekan angka kemiskinan tepat sasaran.

“Kalau itu bukan KTP Surabaya, maka bagaimana kami akan sinergikan dengan provinsi yang di luar Surabaya,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Membangun Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mengungkapkan bahwa pemisahan data Regsosek berdasarkan KTP ini juga menjadi keluhan dari bupati dan wali kota lainnya.

Sebab data yang tidak sesuai bakal menyulitkan pemerintrah setempat dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.

“Semua bupati wali kota akan merasakan seperti saya, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Pak Presiden untuk kemiskinan di nol persenkan, kalau kami bupati wali kota tidak pernah tahu siapa yang orang miskin di daerah,” ujarnya.

Eri berharap pemerintah pusat segera melakukan pemisahan data Regsosek berdasarkan KTP agar pemerintah kabupaten/kota bisa lebih tepat sasaran dalam memberikan intervensi kepada masyarakat miskin.

“Karena tugas kami itu adalah bagaimana seperti yang disampaikan Pak Presiden untuk melakukan nol persen miskin ekstrem,” ujarnya. (ant/and/wld/ham)