Produksi Migas Takkan Terganggu Pemilu

Produksi minyak dan gas bumi tak akan terganggu oleh pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 2024. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah mempersiapkan diri menghadapi momentum politik lima tahunan itu.

Selama rentang waktu 2020-2023, SKK Migas sudah teruji menghadapi sejumlah tantangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi. Menghadapi pemilu mendatang, salah satu persiapan yang dilakukan SKK Migas adalah menggelar Rapat Kerja Sekuriti SKK Migas-KKKS 2023 dengan tema “Strategi Pengamanan Kegiatan Usaha hulu Migas dalam menghadapi Pesta Demokrasi”, di Surabaya, 9 – 10 Oktober 2023.

Rudi Satwiko Deputi Bidang Dukungan Bisnis SKK Migas mengatakan, SKK Migas terus melakukan kerja yang agresif untuk dapat memenuhi target produksi dan lifting 2023.

“Kinerja produksi dan lifting kuartal I 2023 yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu terus dijaga, di mana sub sektor minyak dan gas bumi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber energi, bahan baku industri dan devisa dari ekspor,” kata Satwiko.

Menurut Satwiko, SKK Migas sebagai pengawas dan pengendali kegiatan KKKS berdasarkan sharing contract telah memiliki kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah antara lain BPKP, KPK termasuk TNI dan Polri. Tujuannya untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan hulu migas yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia”.

“Harapan kami Rapat Kerja Sekuriti SKK Migas-KKKS 2023 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta, dan keterlibatan serta peran Polri dalam pengamanan dan penegakan hukum juga TNI dalam pembinaan teritorialnya dalam mendukung kegiatan hulu migas semakin nyata guna kelancaran operasional di seluruh wilayah kerja migas di Indonesia” ujar Satwiko.

Dalam kesempatan itu, Avep Disasmita Host- General Manager Pertamina Hulu Indonesia Zona 10 mewakili KKKS menyampaikan, KKKS dan pemerintah sama-sama menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup menantang. “Salah satu di antaranya adalah terkait bidang keamanan saat kita semua berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilihan umum 2024,” katanya.

Avep menegaskan, KKKS berperan penting untuk turut memastikan keberadaan pasokan sumber daya alam dan menyumbang pemasukan negara. “Kami sangat mendukung identifikasi potensi – potensi gangguan keamanan dan mendiskusikannya bersama narasumber, sehingga nantinya KKKS memahami strategi pengamanan dalam menghadapi tantangan operasi tahun depan,” katanya.

Avep juga berharap kinerja lapangan, termasuk kegiatan eksploitasi dan eksplorasi potensi baru WK, dapat dibuktikan dan segera berproduksi. Dengan demikian kegiatan hulu migas dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya, serta bermanfaat kepada pembangunan perekonomian daerah dan negara.

Sementara itu, George Nicolas Marsahala Simanjuntak, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, mengatakan, rapat kerja sekuriti ini diselenggarakan guna membahas isu yang variatif yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pengamanan disesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing.

Peserta mendapatkan pemahaman mendalam dari Laksda TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., CHRM Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL soal “Strategi Pengamanan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Pengamanan Laut guna Menghadapi Dinamika Pesta Demokrasi”.

Denih memberikan perspektif dalam menyusun synergy strategy pengamanan di wilayah perairan melalui penguatan koordinasi antar stakeholder kemaritiman dan sosialisasi kegiatan usaha hulu migas.

Marsma TNI Asst. Prof. Dr. Ir. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., ACPE, F.S.I., F.S.M.E., V.D.B.M., S.A., S.R.Eng, Rektor Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, menjelaskan soal “Tantangan Penggunaan Artificial Intelligent (AI) dalam Perspektif Ancaman Cyber Security pada Kegiatan Usaha Hulu Migas”.

Dia menerangkan tentang AI Cyber Security yang sangat dibutuhkan untuk memproteksi insfrastruktur fasilitas Migas dari ancaman siber dan selalu proaktif untuk mengupdate serta bijaksana dalam pengadaan AI Cyber security tersebut.

Narasumber lainnya, Dr. Andrey Satwika Yogaswara, S.Sos., M.M., CFrA Pati LO Kepala Staf TNI AD Mayjen TNI membahas ”Strategi Pengamanan kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam perspektif Pengamanan darat guna menghadapi dinamika pesta Demokrasi”.

Melalui penjelasannya, KKKS diharapkan bisa melakukan penguatan pengamanan darat dengan berkordinasi secara efektif dengan stakeholder. Penerapan strategi pengaman berbasis kewilayahan dalam upaya menangkal potensi gangguan jelang tahun politik di kegiatan hulu Migas menjadi penting.

Sementara itu, Kombes Pol H. Joseph Ananta Pinora, S.I.K., M.Si, Kepala Sub Direktorat Kejahatan Keamanan Negara Baintelkam Mabes Polri, menjelaskan soal “Pentingnya Pengamanan dan Pengawasan Bahan Peledak Agar Tidak Disalahgunakan Menjelang Pemilu 2024”.

Baruno Subroto M.A., M.Sc. dan M. Roy Kusumawardana, S.T., M.M auditor profesional menjelaskan “Sosialisasi Manajemen Pengamanan Hulu Migas (MPHM)”.

Awaludin Basriyanto yang mewakili CEO PT. Mexis sebagai perusahaan penyedia barang bahan peledak serta perantinya, Djoko Setyanto VP of Innovation and Technology PT. Hipernet Indodata, dan Sui Sen (Regional Sales Director-Avigilon Indonesia, PT. Motorola Solution Indonesia) mendiskusikan strategi keamanan siber.

Tujuannya mencegah akses tidak sah ke aset organisasi seperti komputer, jaringan, dan data artificial intelligent (AI) menjaga integritas dan kerahasiaan informasi sensitif, memblokir akses peretas canggih.

Para peserta juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara SKK Migas dengan TNI AL tentang Pengamanan Khusus Kegiatan Operasi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Perairan Laut Jawa (Wilayah KKKS PHE ONWJ, PHE OSES, PEP Jatibarang dan PHE WMO), yang diwakili Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas dan Asops KASAL.

Tentang SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut SKK MIGAS), merupakan suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2012 jo. Peraturan Presiden No. 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 36/2018 jo. Peraturan MESDM No. 2/2022.

SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(adv/faz/ipg)