Polling: Publik Kurang Sepakat dengan Program Bagi Rice Cooker Gratis

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membagikan 500 ribu rice cooker gratis ke masyarakat. Upaya ini diklaim pemerintah sebagai upaya untuk mendorong pemanfaatan energi bersih dari rumah tangga.

Program bagi-bagi rice cooker gratis ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Program itu juga diharapkan meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 gigawatt-hours (GWh) setara dengan kapasitas pembangkitan 20 megawatt (MW). Selain itu, program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilogram (kg) atau setara 9,7 juta tabung 3 kg.

Masyarakat yang berhak menerima rice cooker gratis adalah pelanggan PLN golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 VA.

Kedua, golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 VA dan 900 VA RTM. Ketiga, golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 VA.

Dijelaskan bahwa calon penerima rice cooker gratis diusulkan berdasarkan validasi kepala daerah atau lurah setempat atau pejabat yang setingkat. Jenis rice cooker yang akan dibagikan gratis memiliki kapasitas 1,8 liter sampai dengan 2,2 liter.

Lantas, bagaimana respons publik tentang program bagi-bagi rice cooker gratis ini?

Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya pada Kamis (12/10/2023) pagi, sebagian besar publik kurang sepakat dengan program ini.

Dari data Gatekeeper Radio Suara Surabaya, dari 42 pendengar yang berpartisipasi, 29 di antaranya (69 persen) menyatakan tidak setuju dengan kebijakan ini. Sedangkan 13 lainnya (31 persen) menyatakan setuju.

Kemudian dari data di Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 159 voters (63 persen) menyatakan tidak setuju dengan kebijakan in. Sementara 95 voters (37 persen) menyatakan setuju.

Menanggapi hal tersebut Sulikah Asmorowati ahli kebijakan publik dari Universitas Airlangga (Unair) menyebut kebijakan ini sebagai solusi jangka pendek dan tidak inovatif. Padahal, menurut Sulikah, seluruh kebijakan harus Evidence Based Policy Making (EBPM).

“Kalau dengan 500 ribu rice cooker yang dibagikan, dibandingkan dengan 25 juta penduduk miskin di negara ini, berarti hanya men-cover 0,18 persen saja. Ini solusi jangka pendek. Bukan kebijakan yang inovatif,” kata Sulikah ketika mengudara di Radio Suara Surabaya, Kamis pagi.

Sulikah mengatakan, seharusnya ada sinergi di antara kementerian sebelum mengeluarkan kebijakan. Dalam hal rice cooker gratis ini, misalnya. Kementerian ESDM bisa duduk bareng dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Apalagi saat ini harga beras sedang naik.

“Rice cooker diberikan secara gratis, hanya men-cover 0,18 persen warga miskin, sementara harga beras lagi naik. Bisa-bisa rice cooker itu nanti tidak digunakan,” terangnya.

“Sementara ini kementerian kita cenderung silo mentality, cenderung bekerja sendiri-sendiri. Seharusnya ada koordinasi dengan kebijakan di kementerian lain. Misalnya Kementan punya program apa. Kementerian ESDM bisa mendukung apa. Jadi tidak ujug-ujug bagi-bagi rice cooker,” imbuh Sulikah.

Akan tetapi, karena keputusan ini sudah final, maka Sulikah mengingatkan tentang pentingnya pengawasan. Sebab masalah bisa muncul saat menentukan kelompok sasaran.

Karena yang menentukan kelompok sasaran adalah RT/RW, bukan tidak mungkin mereka memasukkan nama-nama yang dikenal baik.

“Untuk itu harus ada verifikator yang harus memastikan bahwa kelompok sasaran yang akan menerima rice cooker ini memang betul-betul memerlukan,” sebut Wakil Dekan II FISIP Unair periode 2020-2025 itu.

Rice cooker yang akan dibagikan juga harus dipastikan benar-benar berkualitas. Pemerintah wajib memastikan rice cooker ini tidak malfungsi. “Serta harus ada jaminan kualitas rice cooker ini,” pintanya. (saf/ipg)