Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) turut memonitor dampak konflik Palestina-Israel yang dikhawatirkan dapat berimbas pada industri hulu migas di Indonesia.
“Kami tetap melakukan antisipasi terkait dengan hal itu, tetapi untuk sampai saat ini memang belum ada indikasi (berdampak) untuk di sisi kami,” ujar Hudi D. Suryodipuro Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Rabu (11/10/2023) dilansir Antara.
Dia mengatakan sampai saat ini SKK Migas belum menerima informasi adanya gangguan terkait pengiriman migas, imbas konflik Palestina-Israel.
“Dari teman-teman komersial apakah ada dampak terutama untuk shipment untuk kargo yang terganggu atau tidak tetapi sampai saat ini belum ada indikasi dari kami terkait dengan itu,” bebernya.
Meski begitu, Hudi menyatakaan bahwa SKK Migas tetap memonitor dampak-dampak yang akan terjadi dari konflik Palestina-Israel.
Hal tersebut berkaca pada konflik Rusia-Ukraina yang berdampak besar terhadap volatilitas harga energi global, serta masalah keamanan dan ketidakpastian ekonomi.
“Kami memonitor keadaannya, bagaimanapun juga kami kan prihatin dengan konflik di situ (Palestina-Israel), kami sudah sempat melihat konflik di Ukraina-Rusia sempat mendorong juga ke masalah perekonomian seluruh dunia. Kami juga harus antisipasi juga apakah itu memberikan impact yang sama karena kalau umpamanya impact-nya ke perekonomian dunia pasti mau tidak mau Indonesia juga pasti akan terdampak,” jelasnya.
Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) Presiden RI mendesak agar perang antara Israel dan Palestina segera dihentikan. Hal ini untuk menghindari semakin bertambahnya korban dan hancurnya harta benda.
“Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” kata Jokowi, Selasa (10/10/2023).
Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan dirinya telah meminta Retno Marsudi Menteri Luar Negeri serta kementerian/lembaga terkait untuk segera mengambil tindakan cepat dalam melindungi WNI di wilayah konflik.
“Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai parameter yang sudah disepakati PBB,” tutur Jokowi. (ant/feb/bil/ipg)