Ketua MPR Minta Pemerintah Indonesia Koordinasi dengan Negara ASEAN untuk Perdamaian Palestina

Eskalasi konflik antara Palestina dengan Israel terus meningkat ditandai dengan pertempuran kedua pihak yang terus berlanjut sepanjang hari.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI minta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk memantau perkembangan pertempuran antara kelompok Hamas Palestina dan Israel.

Selanjutnya, kata Bamsoet, Pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan dengan negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan perdamaian di Palestina.

“Pemerintah RI harus mendesak PBB agar secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan internasional untuk segera menyelesaikan akar konflik eskalasi tersebut sesuai dengan konvensi PBB yang sudah disepakati,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Menurut dia, Kementerian Luar Negeri RI sebaiknya terus berkoordinasi dengan tiga KBRI di dekat Palestina untuk memastikan kondisi dan juga mengupayakan perlindungan serta menyiapkan rencana evakuasi bagi WNI yang tinggal di Palestina.

“Mengingat berdasarkan data terakhir, jumlah WNI yang ada di Palestina tercatat ada 45 orang, dengan sebarannya 10 orang berada di Gaza dan 35 lainnya di Tepi Barat,” jelasnya.

Ketua MPR mengatakan, pemerintah RI sebagai anggota OKI sebaiknya juga mengimbau negara-negara Islam untuk berupaya menyerukan penghentian konflik tersebut ke PBB sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagaimana diakui oleh legitimasi internasional dalam memastikan perlindungan bagi rakyat Palestina.

“Hal ini karena perang telah berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat sipil dari dua pihak yang berkonflik namun juga berdampak pada masyarakat dunia pada umumnya, karena perang telah memunculkan multikrisis, mulai dari kemanusiaan hingga finansial,” ungkapnya.

Bamsoet mendorong pemerintah RI memberikan imbauan kepada negara-negara besar untuk menahan diri dari konflik tersebut. Karena komentar negara-negara lain bisa memperkeruh suasana, yang dapat menambah besar perang.

“Kemenlu RI perlu mengimbau para WNI di Palestina dan Israel untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus menjalin komunikasi dengan perwakilan setempat, serta meminta kepada WNI yang memiliki rencana kunjungan ke wilayah tersebut agar menunda dan membatalkan perjalanannya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah,” pungkas Bamsoet.(faz/rid)