Jokowi Presiden Instruksikan Menparekraf Membentuk Dana Pariwisata

Joko Widodo Presiden menginstruksikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) bersama pemangku kepentingan sektor pariwisata membentuk dana pariwisata.

Tujuannya, untuk mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, seperti mengadakan event seni budaya dan olahraga bertaraf internasional di Indonesia.

Arahan itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Rabu (4/10/2023), dalam rapat kabinet, di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam keterangan pers sesudah rapat, Sandiaga Uno Menparekraf mengatakan, dana pariwisata sudah diterapkan di beberapa negara yang serius mengembangkan pariwisata, seperti Singapura dan Arab Saudi.

“Akan dibentuk tourism fund atau sebuah dana yang akan mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, seperti mengundang event-event berkelas internasional, event-event budaya, olahraga, mau pun MICE (meeting, incentive, convention, exhibition),” ujarnya.

Sandi bilang, dana pariwisata akan dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik dan fokus pada pariwisata hijau, berkelanjutan, berkualitas, serta mengedepankan kekuatan Budaya Indonesia.

Dengan begitu, ukuran wisatawan yang datang ke Indonesia bukan sebatas banyak jumlahnya, tapi juga kualitasnya, lama tinggalnya, dan banyaknya menghabiskan uang untuk berbelanja.

Sehingga, bisa menggerakkan ekonomi lokal serta menciptakan peluang usaha juga lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Mengenai sumber pendanaan, Sandi menyebut pemerintah masih melakukan kajian sebelum memutuskan menggunakan dana abadi, devisa sektor pariwisata, atau sumber dana lainnya.

“Jadi, sumber pendanaannya nanti akan ditelaah. Sehingga governance-nya terjaga tapi tidak akan membebani APBN terlalu besar, dan tidak akan membebani wisatawan. Kami akan cari equilibrium di mana ini akan menjadi berkelanjutan, tidak memberatkan, tapi justru akan menambah kualitas dan aspek sustainability dari sektor pariwisata kita,” paparnya.

Lebih lanjut, Pemerintah, kata Sandi juga bakal membentuk tim khusus pengkajian untuk menghasilkan pendanaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata nasional.

Terkait pengelolaan, Sandi mengatakan ada sejumlah opsi yang akan diputuskan dalam waktu dekat. Pilihannya, dana pariwisata dikelola BUMN atau dikelola Kementerian Keuangan.

“Itu akan difinalkan pengelolaannya apakah akan dibentuk di bawah BUMN yang sudah ada yaitu InJourney atau lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pengelola dana yang ada di bawah Kementerian Keuangan,” pungkasnya.(rid)