Polling Suara Surabaya: Kebijakan Bersepeda ke Kantor Cenderung Dinilai Kurang Efektif

Setiap 22 September diperingat sebagai Hari Bebas Kendaraan Sedunia. Tujuannya menghilangkan panas bumi selama satu hari. Apalagi jumlah kendaraan bermotor di dunia begitu banyak. Lebih dari satu miliar.

Di Surabaya, Eri Cahyadi Wali Kota mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk gowes ke kantor dan atau naik kendaraan umum tiap Jumat. Instruksi ini berlaku sejak awal September lalu.

Selain untuk mengurangi polusi di Surabaya, Eri berharap kebijakan ini bisa mereduksi kemacetan di Kota Pahlawan, utamanya pada pagi hari.

Lantas, apakah kebijakan bersepeda ke kantor efektif?

Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya pada Kamis (21/9/2023) pagi, sebagian besar publik merasa kebijakan ini tidak efektif.

Dari data Gatekeeper Radio Suara Surabaya, dari 19 pendengar yang berpartisipasi, sepuluh di antaranya (53 persen) menyatakan kebijakan ini efektif. Sedangkan sembilan lainnya (47 persen) menyebutnya tidak efektif.

Lalu dari data di Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 132 voters (54 persen) menyatakan kebijakan ini tidak efektif. Sementara 111 voters (46 persen) menyebutnya efektif.

Menanggapi hal tersebut Dr. Machsus Fauzi Pakar Transportasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menyatakan, apa yang dilakukan Eri memang patut diapresiasi.

“Namun efektifitasnya masih pro dan kontra, apakah gerakan ini mampu mengubah mindset sehingga budaya berkendaraan bisa berubah,” kata Machsus saat mengudara di Radio Suara Surabaya pada Kamis pagi.

Sejauh ini, Machsus melihat kebijakan tersebut sebatas konteks kampanye saja, tak banyak efeknya. Apalagi hingga mengubah perilaku pengendara, dari menggunakan kendaraan bermotor pribadi, ke angkutan umum, sepeda, atau jalan kaki.

“Ini bahan renungan untuk memeperingati Hari Bebas Kendaraan Sedunia besok,” sebut Machsus.

Memang, Machsus menyadari bahwa yang bisa dikendalikan oleh Pemkot tentu saja ASN yang bekerja di sana.

“Sebagai sebuah upaya, ini cukup positif. Tapi jika bicara soal proporsi, ASN Pemkot jika dibandingkan dengan penduduk Surabaya sekitar 3 juta, tentu relatif kecil,” imbuh Machsus.

Machsus mengakui jika sepeda memang menjadi bagian dari angkutan ramah lingkungan. Ketersediaan lajurnya harus disiapkan. “Kalau bercampur dengan angkutan umum, risiko kecelakaannya tinggi,” sebutnya.

Jika Pemkot benar-benar serius menggarap angkutan publik, maka harus ditunjang dengan anggaran yang tak kecil. Maka harus ada komitmen bersama antara Pemkot dengan DPRD Kota Surabaya.

Sebab, yang terjadi saat ini masih jauh dari arah tersebut. Misalnya, jumlah feeder yang masih jauh dari kata ideal. Kemudian lajur khusus sepeda juga belum terintegrasi ke seluruh kota. Juga belum terproteksi, sehingga belum aman untuk pesepeda.

Yang tak kalah penting, pedestrrian juga harus nyaman. Sehingga masyarakat sudi untuk berjalan kaki dari rumah ke halte.

“Komitmen pemerintah dan DPRD menjadi parameter yang jelas. Saya kira peningkatan inilah yang dinantikan oleh masyarakat. Sehingga ke depan masyarakat bisa menikmati angkutan massal di Surabaya,” tuturnya. (saf/ipg)