Menpan Dorong Izin Secara Digital untuk Permudah Pembuatan Event

Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mendorong digitalisasi layanan perizinan event secara terintegrasi, agar semakin menggerakkan ekonomi kreatif.

Menpan RB mengatakan hal ini merupakan bagian dari aktualisasi reformasi birokrasi sesuai arahan Joko Widodo Presiden.

“Jadi, memang Jokowi Presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu memutuskan untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ada sembilan prioritas yang sedang diperbaiki pemerintah, salah satunya perizinan event yang hari ini diujicobakan,” ujar Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/9/2023) yang dikutip Antara.

Anas mengatakan penyelenggaraan event yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif, bisa menjadi salah satu pengungkit perekonomian. Apalagi, sektor ekonomi kreatif telah membuka jutaan lapangan kerja.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait, yang telah bekerja keras mewujudkan digitalisasi pelayanan perizinan event secara terintegrasi melalui pemangkasan bisnis yang signifikan.

“Dengan pemangkasan proses bisnis, kemudahan perizinan, dan deregulasi, kami di pemerintah, ada Kapolri, Menparekraf, Menteri Investasi, Menteri BUMN yang dikoordinasikan Menko Marvest berharap event-event semakin banyak hadir, termasuk band-band Indonesia dan dunia untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

Dia menjelaskan kerja sama antara K/L menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor berbagai instansi pemerintahan adalah hal yang mungkin dilakukan. Sinergi dan kolaborasi tersebut untuk mempermudah masyarakat maupun dunia berinteraksi dengan pemerintah.

“Ini angin segar untuk para event organizer, para promotor, karena sudah semakin simpel. Misalnya tidak perlu rekomendasi polsek, artinya itu ada pemangkasan proses bisnis,” ucap Anas.

“Tadi ada teman-teman Asosiasi Promotor Musik yang berharap proses izin event, seperti di luar negeri, submit-nya di satu tempat dan cepat. Saya kira itu sudah terakomodasi di digitalisasi layanan yang hari ini diujicobakan,” sambungnya.

Dalam digitalisasi layanan perizinan event yang diujicobakan, semua sistem antarinstansi telah terintegrasi, termasuk sistem di OSS dan Polri. Kalau dulu penyelenggara event harus mengisi izin secara terpisah di banyak instansi, sekarang cukup dalam satu sistem.

“Dan sesuai arahan Jokowi Presiden, ini bukan aplikasi baru. Tapi ada interoperabilitas. Polri, Tim Transisi dari BUMN, seperti Telkom dan Peruri, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, dan kementerian/lembaga lain luar biasa mengorkestrasi ini,” tutur dia.

Sementara Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan event menjadi pendorong yang efektif dalam menggeliatkan perekonomian.

“Kita harapkan ini menjadi dorongan karena 3.000 event di Indonesia tahun ini akan menyumbang Rp162 triliun dan menciptakan banyak lapangan kerja,” ungkap Sandi.

Ia menambahkan uji coba ini menjadi ajang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas layanan ke depan, sehingga masyarakat terutama pelaku usaha pertunjukan sebagai user diharapkan aktif dalam memberikan masukan terkait digitalisasi layanan perizinan ini. (ant/bil/ipg)