Hadiri KTT ke-43 ASEAN, Puan Singgung Pentingnya Sinergitas Parlemen dan Pemerintah

Puan Maharani Ketua DPR RI menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. Ia menekankan pentingnya sinergitas parlemen dan pemerintah di kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi situasi dan tantangan global.

KTT ke-43 ASEAN dibuka oleh Joko Widodo (Jokowi) Presiden di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2023). Konferensi tertinggi di ASEAN itu diselenggarakan tanggal 5 hingga 7 September mendatang.

“Situasi dunia saat ini masih dihadapkan pada fragmentasi antar negara, ketegangan dan konflik geopolitik, ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, kriminalitas lintas negara, tren pelambatan pertumbuhan ekonomi global, ancaman perubahan iklim yang semakin berdampak,” kata Puan.

Puan menilai dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan parlemen dalam menjalankan diplomasi regional dan global. Hal tersebut demi menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

“Sinergi antara pemerintah dan parlemen adalah kunci dalam menjawab tantangan global yang semakin kompleks,” tuturnya.

Puan mengatakan kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif diperlukan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah keamanan. Ia pun merujuk pada beberapa langkah konkret yang telah diambil dalam kerja sama sebelumnya.

“Bagaimana selama ini DPR RI berperan dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, termasuk dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung ASEAN sebagai blok yang solid dan bersatu,” sebut Puan.

Ditambahkannya, sinergi antara DPR RI dan pemerintah mencakup dalam hal diplomasi regional. Seperti partisipasi aktif parlemen Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang telah menjadi platform penting untuk mendiskusikan isu-isu penting di kawasan ASEAN.

“Parlemen di seluruh negara anggota ASEAN memiliki tanggung jawab besar untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan menjalankan peran pengawasan yang efektif. Hal ini akan memungkinkan ASEAN bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan global,” tutur Presiden AIPA ke-44 itu.

Pada KTT ke-43 ASEAN Indonesia menjadi tuan rumah, dan terdapat 22 negara yang hadir. Dari 22 negara itu, 11 di antaranya merupakan negara anggota ASEAN termasuk Timot Leste yang baru saja bergabung. Sisanya adalah negara mitra yakni Korea Selatan, Jepang, India, China, Australia, Selandia Baru, Kanada, Rusia, Amerika Serikat (AS).

KTT ke-43 ASEAN di Jakarta juga turut mengundang 9 organisasi internasional dan tambahan dua negara lagi yakni, Bangladesh sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Cook Islands sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).

Sejak Senin (4/9/2023) kemarin, para pemimpin negara telah berdatangan ke Indonesia di antaranya Pham Minh Chinh Perdana Menteri (PM) Vietnam, Anwar Ibrahim PM Malaysia, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, Hun Manet PM Kamboja, Sonexay Siphandone PM Laos serta Lee Hsien Loong PM Singapura.

Dengan datangnya para pemimpin negara ASEAN ke Indonesia, Puan menilai hal tersebut semakin mengukuhkan peran Indonesia di mata dunia. Apalagi sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN ini, Indonesia di bawah keketuaan DPR RI telah sukses menggelar Sidang Umum AIPA ke-44 pada 5-11 Agustus 2023 lalu.

“Indonesia telah menjadi trust holding untuk menggelar event-event bertaraf regional hingga dunia. Hal ini juga menunjukkan eksistensi kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia,” terang Puan.

DPR RI pun disebut selalu berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan regional bahkan dunia. Hal itu terlihat dalam sidang umum ke-44 AIPA, di mana parlemen-parlemen ASEAN berhasil menghasilkan 30 resolusi bagi Asia Tenggara.

Adapun 30 resolusi itu dihasilkan dari berbagai rapat komite yang merupakan rangkaian sidang umum ke-44 AIPA. Antara lain, Parlemen Wanita AIPA, Parlemen Muda AIPA atau Young Parliamentarians of AIPA, Komite Ekonomi yang mengedepankan ekonom hijau dalam setiap agenda kerja sama ekonomi antar negara, Komite Sosial, Komite Organisasi, dan Komite Politik.

Menurut Puan, 30 resolusi yang dihasilkan parlemen se-Asia Tenggara tersebut menjadi upaya AIPA untuk memberi masukan bagi pemerintah negara-negara ASEAN untuk menghadapi berbagai isu, utamanya yang terkait erat dengan rakyat.

“Karena parlemen merupakan stakeholder yang mewakili perspektif rakyat yang diwakili sehingga berorientasi pada aspirasi rakyat. Khususnya mengenai pemenuhan hidup yang aman, tenteram, sejahtera, sehat, berkeadaban, dan bersahabat,” ujarnya.

Puan menekankan pentingnya koordinasi antara parlemen dan pemerintah dalam menghadapi situasi global yang berubah-ubah. Mengingat saat ini dunia menghadapi situasi global yang sangat dinamis.

“Perubahan dalam tatanan geopolitik dan ekonomi dunia menuntut kita untuk bersatu dalam upaya mengatasi berbagai tantangan. Parlemen dan pemerintah harus bersinergi untuk mencapai tujuan bersama,” tegas Puan.

Mantan Menko PMK ini juga berharap KTT ASEAN di Jakarta dapat menghasilkan langkah konkret untuk membantu perdamaian di Myanmar yang masih mengalami konflik dan krisis kemanusiaan. Puan mengingatkan komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi permasalahan di Myanmar yang tertuang dalam lima poin kesepakatan ASEAN (Five-point Consensus ASEAN).

“Kami di AIPA sangat fokus untuk membantu terciptanya perdamaian kembali di Myanmar. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan pembentukan Komite Ad Hoc dalam rangka membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan,” urainya.

AIPA juga berhasil menghasilkan konsensus untuk mengeksplorasi pilihan mekanisme yang sesuai dan dapat digunakan dalam mengawasi implementasi Lima Poin Kesepakatan ASEAN. Parlemen negara ASEAN pun juga berencana mengirimkan task force (satuan tugas) ke Myanmar guna memantau penyelesaian krisis kemanusiaan dan melihat kondisi masyarakat di sana yang terdampak konflik.

“Kondisi di Myanmar sudah sangat mengkhawatirkan dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ikut berkontribusi positif bagi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di Asia Tenggara,” jelas Puan.

“Saya berharap hasil resolusi dari pertemuan pemimpin parlemen ASEAN dapat dijadikan rujukan bagi pemimpin negara ASEAN dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, khususnya problem-problem di kawasan,” imbuhnya.

Tema Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 yakni “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin memastikan bahwa ASEAN tidak sebatas organisasi yang berperan bagi kawasan, tapi juga untuk dunia.

Puan berharap, KTT ASEAN dan AIPA dapat menjadi wadah untuk merumuskan strategi bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan di tingkat regional dan dunia. Ia juga mengajak seluruh anggota ASEAN untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keamanan regional yang stabil, dan pembangunan berkelanjutan.

“Melalui sinergi dan kerja sama yang erat, ASEAN akan mampu mengatasi semua tantangan serta dinamika yang ada. Ini semua demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di ASEAN,” tutup Puan. (faz/ham)