Jumat, 22 November 2024

45 Persen Rutilahu di Surabaya Direnovasi, Pemkot Yakin Target Tuntas November

Laporan oleh Meilita Elaine
Bagikan
Armuji Wakil Wali Kota Surabaya meninjau rumah tidak layak huni milik warga di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Foto: Antara/ Pemkot Surabaya

Sebanyak 45 persen Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Surabaya direnovasi hingga Juli 2023. Sisanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yakin akan tuntas November.

Irvan Wahyudrajad Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya menyebut, total ada 2.700 unit rumah yang masuk daftar harus direnovasi tahun ini.

“Per Juli 2023, selesai 1.200 unit atau sekitar 45 persen. Sedangkan yang sudah terkontrak dan proses pengerjaan per Juli 2023, sebanyak 2.200 unit atau 82 persen,” kata Irvan Wahyudrajad, Jumat (25/8/2023).

Renovasi itu membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp94,5 miliar untuk 2.700 unit rumah.

“Sedangkan di tahun 2022, tercapai sebanyak 950 unit,” ujarnya.

Realisasi ini dikebut, lanjutnya, sebagai salah satu konsentrasi Walikota Surabaya untuk memprioritaskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, Irvan memaparkan syarat penerima Program Rutilahu atau Dandan Omah. Di antaranya, mempunyai KK dan KTP Surabaya, diusulkan oleh lurah, mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan membuat surat pernyataan tidak sengketa.

Syarat lain, rumah ditempati sendiri, bersedia tidak dijual atau disewakan selama 5 tahun, dan belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah lainnya kecuali perbaikan jamban.

“Selain itu, rumah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (atap lapuk dan bocor, dinding lembab, lantai banjir, jamban tidak berfungsi),” bebernya.

Rumah yang direnovasi Pemkot, akan rampung sekitar 20 sampai 30 hari dengan anggaran per hunian sebesar Rp35 juta.

Dalam proses pengerjaan, Pemkot melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar.

Terkadang, tukang yang dipekerjakan kurang kompeten jadi kendala di lapangan, sehingga penyelesaian pekerjaaan terlambat dari waktu yang ditentukan.

“Selain itu, hal ini juga mengakibatkan biaya tenaga kerja membengkak. Beberapa KTPR mengalami kesulitan dalam menyediakan pekerja terampil perbaikan rumah,” paparnya.

Sebagai solusi, pihaknya berupaya meningkatkan kompetensi keahlian pekerja melalui pelatihan tukang. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).

“Harapan dengan adanya pelatihan tukang bangunan ini mengasah kemampuan tukang, meningkatkan pelatihan dan taraf hidup, dan tentunya selaras dengan Program Padat Karya Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (lta/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
27o
Kurs